Sani-Soerya Tanggapi Santai Penilaian Gagal dari DPRD Kepri

Sani-Soerya Tanggapi Santai Penilaian Gagal dari DPRD Kepri

Oleh : Charles Sitompul

Rabu | 20-05-2015 | 09:28 WIB

Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani dan Soerya Respationo.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau menanggapi dengan santai penilaian gagal dari DPRD terkait penjabaran visi misi dalam lima tahun mereka menjabat.

Gubernur Muhammad Sani mengatakan akan melakukan evaluasi dan telaah pada LKPj- nya yang dikatakan Pansus DPRD kurang jelas tersebut. Selain itu, sejumlah catatan â€Ždan rekomendasi yang disampaikan Pansus juga akan dilaksanakan.

"Akan kita pelajari dan evaluasi mengenai catatan dan rekomendasi DPRD pada LKPj yang sudah kita serahakan," kata Sani kepada wartawan usai menghadiri Sidang Paripurna Istimewa DPRD di Dompak, Tanjungpinang, Selasa (19/5/2015).

Sementara Wakil Gubernur Soerya Respationo, yang dikonfirmasi terkait hal ini menjawab dengan santai, dan mengatakan tidak apa-apa penilaian itu dan DPRD memang kerjanya harus memberikan catatan.

"Ya nggak apa-apa, DPRD memang kerjanya harus memberikan catatan kan, atur-atur aja," kata Soerya.

â€ŽSebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepri, menyatakan, selama lima tahun pemerintahan Duo HMS (HM Sani dan HM Soerya Respationo) gagal dalam mengemban visi dan misi pembangunan serta menyejahterakan masyarakat Kepri.

Hal itu dikatakan â€Žjuru bicara sekaligus Wakil Ketua Pansus DPRD Kepri, Sirajuddin Nur, dalam laporan hasil pembahasan melalui Pansus DPRD terhadap LKPJ Anggaran 2014 yang dilaksanakan Gubernur dan Wakil Gubernur di Rapat Istimewa di Dompak, Tanjungpinang, Selasa (19/5/2014).

Sirajuddin mengatakan, dari 9 visi dan 54 misi program pembangunan Provinsi Kepri, dalam 5 tahun masa kepemimpinan HM. Sani dan HM. Soerya Respationo diakui banyak yang dilaksanakan tidak dengan perencanaan.

Kendati memperoleh sejumlah penghargaan di beberapa bidang,namun DPRD dan masyarakat Kepri belum puas atas sejumlah program yang belum dapat diselesaikan eksekutif.

Pansus menilai dalam LKPJ Gubernur hanya mengasumsi jumlah pelaksanaan kegiatan tetapi tidak dilengkapi dengan data faktual sehingga untuk anggaran 2014 ini, DPRD banyak menemukan kesalahan sebagaimana LKPJ anggaran 2013 lalu.

Editor: Dodo