BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah akan lebih memprioritaskan "mengekspor" tenaga-tenaga terlatih ke luar negeri daripada mengirimkan tenaga kerja sebagai pembantu rumah tangga. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan memperkuat kualitas tenaga kerja Indonesia (TKI) dengan membuat lembaga sertifikasi profesi perawat internasional.

"Kalau Filipina kan yang dikirim perawat-perawat, kalau Indonesia yang dikirim penata laksana rumah tangga (PLRT) sehingga hasilnya lebih gede perawat," kata Nusron Wahid, Kepala BNP2TKI, kepada wartawan seusai bersama Menteri BUMN, Rini Soemarno, menghadap Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (15/5/2015).

Seperti dilansir dari laman Sekretaris Kabinet, Nusron mengaku difasilitasi Menteri BUMN untuk membuat lembaga sertifikasi profesi perawat internasional supaya perawat-perawat Tanah Air bisa mendapatkan sertifikat internasional. Dengan demikian pendapatan perawat tersebut bisa meningkat empat kali lipat.

Ia menyebutkan, lembaga sertifikasi perawat internasional atau NCLEX-RN (National Council Licensure Examination Nurse Register) di Asia ini baru empat yang punya, yaitu India, Filipina, Hong Kong, dan Taiwan. Karena itu, jika perawat Indonesia ingin mendapatkan sertifikat internasional harus datang ke Filipina atau tiga negara lainnya.

Kini dengan bantuan Menteri BUMN Rini Soemarno, menurut Nusron, akan difasilitasi agar ada lembaga sertifikasi perawat internasional di Indonesia. "Kita datangkan assesor dari Filipina, tempat uji kompetensinya di Indonesia, lembaga sertifikasi profesinya di Indonesia," katanya seraya menyebutkan, yang ditugaskan kesitu adalah Rumah Sakit Pertamina bersama Sekolah Tinggi Kesehatan Pertamina.

Kalau nanti (calon tenaga kerja) dididik di situ, Nusron meminta agar lulusan SMA tidak pergi dulu menjadi TKI, sebaiknya ambil diploma 3 (DIII) mengambil Stikes di situ, karena akan berpeluang memperoleh gaji yang mahal, yang akan bisa mengganti TKI PLRT.

Menurut Nusron, per tahunnya perawat yang menganggur di Tanah Air mencapai 18.000 ribu orang, sementara di Timur Tengah butuh 15.000 perawat. Belum lagi di Hong Kong, Australia, dan Eropa. "Kita tidak bisa penuhi dan teman-teman yang di sana terancam dipulangkan karena tidak punya sertifikat," jelasnya

Nusron menambahkan, kini Indonesia tidak lagi mengirim PLRT ke Timur Tengah. Diharapkan, pada tahun 2017 mendatang Indonesia melakukan total moratorium pengiriman PLRT.

Karena itu, salah satu jalan keluar adalah melatih angkatan kerja yang 63 persen berpendidikan SD dan SMP untuk di-upskill dan di-upgrade menggunakan dana fungsi pendidikan untuk konsep SMK Mini.

"Maksudnya kurikulum selama ini selama tiga tahun diajarkan di SMK itu diperas, yang tidak pokok dibuang, diambil yang skill-nya dijadikan 6-8 bulan. Percontohan sudah jalan di Jatim, di 300 titik, satu titik 90 orang," papar Nusron.

Saat ditanya siapa yang akan mengkoordinasikan program tersebut, Nusron mengatakan belum dibahas. "Tapi kami membutuhkan itu untuk mengkonversi yang dulu PLRT supaya ke depan tidak menjadi PLRT tapi menjadi hospitality: juru masak, juru cuci di hotel, di restoran, dan sebagainya," ujarnya.

Sementara TKI yang semula berstatus kontrak ke pengguna individu, ke depan diarahkan untuk menjadi TKI kontrak oleh perusahaan seperti model outsourcing. (*)

Editor: Roelan