BATAMTODAY.COM, Dabosingkep - Ratusan tenaga harian lepas (THL) yang bertugas di beberapa SKPD di Kabupaten Lingga terancam "dipecat". Pemecatan itu sebagai dampak efesiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lingga akibat defisit anggaran.

"Kepala kantor kami sudah menyampaikan hal ini. Mereka tidak mampu lagi membayar gaji THL. Meskipun ada beberapa rekan yang masih dipertahankan, namun gajinya yang dulunya satu juta kini hanya tinggal lima ratus ribu," kata salah satu THL di salah satu SKPD di Kabupaten Lingga, Selasa (28/4/15).

Dia menyebut, jumlah THL yang bakal dipangkas mencapai ratusan orang. Mereka berharap tokoh masyarakat di Lingga bisa membantu untuk mencarikan solusi.

"Sudahlah sekarang cari kerja susah, kini kami harus dipecat. Mau kerja apa lagi? Seharusnya dari dulu mereka tidak menerima THL kalau tidak sanggup," katanya kesal.

Sementara di tempat terpisah, Ketua DPD PAN Kabupaten Lingga, Rudi Purwonugroho, juga mengaku menerima keluhan dari beberapa THL di Kabupaten Lingga. Mantan anggota DPRD Kabupaten Lingga ini berharap agar Pemkab Lingga mengambil sikap tegas dan tidak melakukan pemecatan terhadap THL ini.

"Sebaiknya tak perlu diberhentikan atau dikurangi gajinya karena masih banyak solusi lain yang bisa dilakukan. Kemarin saya juga sudah mendapat laporan dari beberapa  THL ini. Terus terang saya sangat prihatin atas kejadian ini," kata Rudi.

Menurutnya, setiap SKPD bisa mengurangi anggaran perjalanan dinas yang tak penting untuk menghindari pemecatan tersebut. Selain itu kegiatan-kegiatan seremonial dan penganggaran proyek yang nilainya cukup besar seharusnya diambil alternatif dengan menekan harga barang tersebut.

"Contohnya, kalau ada pengadaan yang harganya satu miliar, dicarikan harga yang lima ratus juta saja namun kualitasnya tetap sama. Jangan dipaksakan anggaran tersebut. Demikian juga dengan penggaran kegiatan lain yang tak penting," terangnya.

"Kemarin saya dengar ada pembelian mobil ambulan nilainya hampir satu miliar rupiah. Mungkin bisa dicari yang lima ratus juta saja. Demikian juga dengan Dinas Sosial, ada anggaran untuk Dewan Pengupahan. Saya kira saat ini belum begitu perlu karena sampai saat ini belum ada hotel maupun perusahaan yang memberikan gaji sesuai UMK, begitu juga dengan pengadaan komputer atau barang lainnya yang tarifnya tinggi. Mungkin bisa dicarikan yang sedang-sedang tanpa mengurangi kualitasnya," saran Rudi. (*)

Editor: Roelan