BATAMTODAY.COM, Batam - Transaksi non-tunai diyakini dapat mendukung sistem pembayaran yang aman, efisien dan lancar. Bahkan ciri beberapa negara maju dalam sistem pembayaran salah satunya adalah semakin terbatasnya penggunaan uang tunai dalam transaksi sehari-hari.

"Jika kita melihat negara tetangga kita, seperti Singapura telah menerapkan sistem pembayaran yang aman dan efisien tercermin dari presentasi penggunaan transaksi tunai yang hanya sebesar 55,5 persen. Sementara di Indonesia tingkat penggunaan transaksi tunai mencapai hingga 99,4 persen," kata Gusti Raizal Eka Putra, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Kamis (23/4/2015).

Hal itu disampaikan Gusti dalam seminar gerakan nasional non-tunai (GNNT) dan sosialisasi peraturan BI tentang kewajiban penggunaan rupiah di Swissbell Hotel, Nagoya.

"Kegiatan ini rangka mengedukasi dan mendorong masyarakat Kepulauan Riau khususnya Batam maupun pemerintah daerah untuk menggunakan alat pembayaran non tunai dalam transaksi sehari-hari," imbuh Gusti.

Dia menambahkan, penggunaan rupiah dalam setiap transaksi juga meski didukung oleh semua pihak. Hal tersebut harus didukung oleh masyarakat dan semua stakeholder. "Dengan dukungan semua pihak bisa terlaksana. Berharap Kepri jadi contoh secara nasional untuk penggunaan rupiah ini," harap Gusti.

Sementara Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani, yang diwakili Asisten Ekonomi Pembangunan Kepri, Syamsul Bahrum, mengatakan, GNNT sebuah gerakan untuk memperkuat konektivitas keuangan. Membangun konsep masyarakat yang tidak banyak gunakan uang tunai dalam bertransaksi.

"Kita harus jadikan Batam sebagai pilot proyek. Batam kota madani dan moderen," tuturnya.

Hal tersebut, lanjutnya bisa disosialisasikan ke perusahaan-perusahaan, pelaku ekonomi dan masyarakat luas. "Sistem pembayaran non-tunai ini adalah bahagian proses masyarakat yang harus diikuti," sebut Syamsul Bahrum.

Terkait penggunaan mata uang rupiah dalam setiap transaksi, ia mengatakan sudah mutlak dan sudah diatur oleh undang-undang. "Pegusaha haus siap dengan segala konsekuensi. Pemerintah juga siap melakukan pembenahan," katanya.

Pada kesempatan sama, Kepala Departemen Regional I Sumatera, Dian Edianarai, mengaku gembira karena Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki visi dan misi yan sama dengan Bank Indonesia yang memiliki semangat efisiensi dan penguatan ekonomi mengingat tantangan ekonomi global yang cukup sulit saat ini.

"Perlu kerja keras seluruh staleholder bagaimana meningkatkan kompetitif ekonomi nasional. GNNT berguna untuk efisiensi dan memperkuat basis ekonomi," sebutnya.

Terkait penggunaan uang rupiah, keputusan UU yang mau tidak mau harus ditegakkan. "Penggunaan rupiah merupakan kewajiban semua pihak, semua warga negara dan pengusaha. Berguna untuk membuat fundamental perekonomian yang lebih kuat ke depan," kata Dian.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antara BI dengan BP Batam, PT ASDP, BNI, BRI, Mandiri dan BCA. (*)

Editor: Roelan