Menteri PAN-RB Janjikan Hotel Bakal Kembali Penuh dengan Kegiatan

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah telah menargetkan investasi hingga 2019 mendatang mencapai Rp3.500 triliun. Sementara untuk mengejar target itu, diperlukan pertumbuhan investasi sebesar Rp700 triliun setiap tahun. Salah satu yang dilakukan adalah dengan pembenahan pelayanan investasi.

"Hingga tahun 2019 mendatang ditargetkan investasi mencapai tiga ribu lima ratus triliun rupiah, lebih dari separuh gross domestic brutto tahun ini, sekitar enam ribu lima ratus triliun rupiah," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi, saat membuka seminar dan workshop on Direct Investment, Reformasi Kebijakan Perizinan Investasi: Tantangan dan Peluang yang diselenggarakan oleh  Lembaga Kajian Nusantara Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH) di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (12/3/2015).

Dengan kebutuhan investasi sebesar itu, imbuh Yuddy, maka diperlukan pertumbuhan investasi sekitar Rp700 triliun setiap tahun, imbuh Yuddy. Karena itu, pemerintah terus melakukan perbaikan pelayanan investasi, antara lain melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

"Melalui PTSP, maka pelayanan perizinan semakin jelas, mudah, cepat, sehingga akan mengurangi biaya-biaya yang tidak jelas serta memberikan kepastian bagi investor," kata Yuddy seperti dilansir laman Kementerian PAN-RB.

PTSP nasional yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah mengintegrasikan seluruh kementerian/lembaga yang terkait dengan perizinan investasi. Dengan demikian calon investor cukup datang ke BKPM, dan semuanya diselesaikan di situ.

Akan halnya dengan calon investor di daerah, selain mendorong terus terbentuknya PTSP di daerah, pemerintah juga terus membangun pola pikir dan budaya kerja aparatur sipil negara melalui revolusi mental. "Kini bukan eranya birokrasi priyayi, tetapi birokrasi harus melayani masyarakat, baik pelayanan dasar  maupun pelayanan perizinan usaha," tegasnya.

Namun diingatkan bahwa besarnya investasi saja belum cukup, karena pembangunan ekonomi juga harus memperhatikan pemerataan, baik kewilayahan maupun strata ekonomi. "Kita akan terus membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, tetapi jangan semuanya numpuk di Jawa," ujarnya.

Yuddy menambahkan,  untuk sektor pariwisata dan perhotelan tidak perlu khawatir. Sebab anggaran sektor pariwisata yang tahun lalu hanya Rp400 miliar, kini ditingkatkan menjadi Rp1,2 triliun.

"Akan banyak kegiatan seperti seminar dan lain-lain yang menggunakan hotel. Tidak lama lagi hotel akan kembali penuh meskipun pemerintah membatasi PNS melakukan kegiatan pemerintahan dan rapat-rapat di hotel," imbuhnya. (*)

Editor: Roelan