BATAMTODAY.COM Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaerun, mendesak pemerintah agar segera membentuk Badan Usaha Milik Nelayan (BUMN), untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus mendirikan pendirian Badan Urusan Logistik (Bulog) Nelayan, guna mengatur tata perdagangan hasil tangkapan ikan.

Kedua alternatif pemberdayaan nelayan itu, bisa menjadi pilihan mengingat masih sulitnya nelayan memperoleh kepercayaan perbankan dalam pengucuran kredit permodalan.

"BUMN bisa digunakan untuk menampung kapal-kapal asing yang ditangkap di laut, akibat melanggar wilayah perairan Indonesia,"  kata Herman Khaeron dalam diskusi bertema 'RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan' di Gedung DPR, Selasa (10/3/2015).

Turut menjadi nara sumber pada diskusi itu, Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Yusuf Solichien serta pengamat pertanian Arif Satria dari IPB.

Menurut Herman, pendirian BUMN tersebut akan sangat bermamfaat dalam menyangga perekonomian nelayan. Sebab, hingga kini perbankan nasional termasuk bank BUMN masih enggan memberikan kredit permodalan kepada para nelayan, karena aset mereka dinilai tidak layak untuk dijadikan jaminan. Akibatnya, nelayan kesulitan modal untuk membiayai operasi mereka, sehingga berdampak pada penghasilan dan tingkat kesejahteraan.

Di sisi lain, meski memiliki kemampaun, pemerintah tidak menunjukkan keinginan untuk mendirikan Bank Nelayan yang secara khusus melayani permodalan dan perkreditan untuk nelayan. Padahal, semasa kampanye pilpres Presiden Jokowi pernah mewacanakan spin-off Bank BRI, untuk dijadikan Bank Nelayan sebagai penggerakkan perekonomian dari sektor agro maritim.

Ditegaskan Herman, jika Bank Nelayan sulit untuk direalisasikan, Herman menyarankan pemerintah menugaskan Bank BUMN/BUMD, membuat unit khusus untuk membiayai sektor perikanan yang terintegrasi dengan sektor pertanian.

"Ini bukan soal kemampuan, tapi soal kemauan. Kemampuan pemerintah ada tapi kemauannya yang tidak ada." ujar Herman.

Dalam kesempatan sama, Yusuf Solichien mengatakan untuk menata pemasaran hasil tangkapan nelayan, diperlukan mekanisme pengaturan harga. Mekanisme itu, ujarnya, diperlukan untuk melindungi hasil tangkapan nelayan dengan membentuk sebuah badan yang bisa berbentuk Bulog Perikanan.

"Dengan demikian para nelayan mendapatkan harga ikan terbaik, ketika musim panen dan musim paceklik. Adanya Bulog tersebut, para nelayan juga akan terhindar dari praktik tengkulak yang sering merugikan para nelayan," katanya.

Editor : Surya