Sekda Kepri Sebut Proyek Titipan Dewan Dianggap Tak 'Haram'

Sekda Kepri Sebut Proyek Titipan Dewan Dianggap Tak 'Haram'

Oleh : Charles Sitompul

Jum'at | 06-03-2015 | 12:12 WIB

Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Robert Iwan Loriaux.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Robert Iwan Loriaux, mengatakan proyek 'titipan' DPRD dalam pelaksanaan pengadaan alat dan bahan penunjang pembelajaran siswa yang bernilai lebih dari Rp 83 miliar setiap tahunnya di anggaran Dinas Pendidikan Kepri, bukan merupakan hal yang 'haram' atau dilarang dalam APBD.

Menurutnya, penitipan ratusan kegiatan proyek dengan Judul "Pengadaan Barang Hibah" di sejumlah pos anggaran SKPD-APBD Kepri itu diajukan DPRD sesuai dengan aspirasi yang diperoleh dari konstituennya.

"Jadi selain program dan kegiatan yang diajukan pemerintah, ada juga pokok-pokok pikiran hasil aspirasi DPRD yang dimasukan dalam APBD saat pembahasan, dan pengalokasian kegiatan ini, bukan sesuatu hal yang 'haram' atau tidak dibenarkan UU," kata Robert baru-baru ini.

Mengenai relevansi pengajuan yang tidak berdasarkan aspirasi dan permintaan sekolah, serta pelaksanaan teknis â€Žpengadaan yang terkesan "amburadul" dan tanpa perencanaan anggaran serta acuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai komponen penting dalam proses pengadaan barangâ€Ž dan jasa, termasuk jumlah sekolah dan siswa yang menerima, Sekda Kepri yang merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) in, mengatakan hal itu merupakan tanggung jawab mutlak dari Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Kalau pelaksana teknisnya bermasalah, hal itu merupakan tanggung jawab mutlak dari PA serta PPK dan silakan diproses hukum. Tetapi yang jelas, proses pelaksanaan pembahasan APBD sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan mekanisme," ujarnya.

Disis lain, Robert juga meminta pada BATAMTODAY.COM, agar memberitahukan kepadanya sejumlah kegiatan di Dinas Pendidikan Kepri, yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme itu agar dilakukan koreksi dan pemeriksaan melalui Inspektorat Pemerintah Daerah.

"Kalau ada data kegiatannya, saya minta tolong lapor dan berikan ke saya, agar saya perintahkan Inspektorat melakukan penelusuran," kata dia. (Baca: Lebih dari Rp83 Miliar Anggaran Pengadaan Barang Hibah di Disdik Kepri Ternyata Titipan DPRD)

â€ŽSebagaimana diketahui, Kejaksaan Negeri Tanjungpinang telah melakukan penyelidikan dan penyidikan pada salah satu proyek kegiatan pengadaan alat praktikum Fisika SMA se-Kepri yang menelan dana Rp 2,1 miliar pada posa Dinas Pendidikan APBD 2014, yang diduga merupakan proyek "titipan" DPRD Kepri.

Bahkan, selain proyek ini, masih terdapat ratusan kegiatan pengadaan barang, dengan total dana mencapai Rp 83 miliar lebih di Dinas Pendidikan Kepri yang ditengarai merupakan proyek kegiatan "titipan".

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Anambas Luncurkan Call Center untuk Tanggap Darurat

OJK Genjot Literasi Keuangan di Kalangan Anak Muda Lewat 'OJK Mengajar'

Nuryanto Tegaskan ASN dan APH Jangan Jadi Pemain dalam Pilkada 2024

CPPrima Seafood Meriahkan Bulan Bahasa dengan Edukasi 'Ayo Makan Seafood'

Dark Horse Consulting Akuisisi BioTechLogic, Perkuat Posisi di Industri Biofarmasi

Masyarakat Sungai Ladi Dukung Pasangan Rahma-Rizha di Pilwako Tanjungpinang 2024

8 Rumah Warga Tanjung Uban Utara Rusak Dihantam Angin Puting Beliung

PT BMW Diminta Hargai Stemple Pemerintah dan tidak Arogan kepada Masyarakat

KMP Thandemand Terbakar di Perairan Tanjung Kasam Batam

Sengketa Lahan PT BMW dan Warga di Ekang Anculai, Terbit Alas Hak di Atas Lahan Berstatus Hutan

Tunggak Bayar Pajak Rp 4 M Lebih, Bapenda Batam Pasang Spanduk Peringatan di Hotel Da Vienna Boutique

Lahan Warga Masuk Site Plan PT GBKEK, DLHK dan DKP Kepri Bungkam

Anwar Hasyim Lantik Dewan Pengawas BPR Tuah Karimun dan Perumda Tirta Mulia Karimun

Tingkatkan Kesiapsiagaan Petugas, Rutan Batam Gelar Pelatihan Simulasi Keadaan Darurat

Kapolresta Tanjungpinang Ajak Warga Bukit Bestari Jaga Kondusivitas Jelang Pilkada 2024