Wah, 30 Persen Dana BPJS Kesehatan untuk Biayai Penyakit Berat

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Masih banyaknya masalah dalam pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diakui Menteri Kesehatan, Nila Djuwita Moloek. Salah satunya adalah masalah pembiayaan, yang menurut Nina disebabkan oleh meningkatnya biaya pengobatan untuk penyakit-penyakit berat.

"Ini adalah masa transisi, dan ternyata begitu banyaknya warga yang sudah menderita penyakit yang akhirnya datang ke rumah sakit mau tidak mau untuk dilakukan suatu pengobatan," kata Nila kepada pewarta, seperti dilansir laman Sekretaris Kabinet, Jumat (27/2/2015).

Hal itu disampaikan Nila mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), di kantor Presiden, Jakarta, Jumat siang. (Baca: Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan Masih Banyak Masalah di Lapangan)

Menurutnya, perlu dilakukan evaluasi kenapa itu terjadi ataupun juga hal-hal yang dikelola selama satu tahun ini.

Dia menyampaikan, selama setahun sejak program itu dilaksanakan 2014 lalu, sampai saat ini BPJS Kesehatan telah meng-cover sekitar 90,2 juta warga. Selain itu, jika sebelum ini penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) Ispa yang tertinggi, tapi sekarang justru penderita stroke yang tertinggi.

"Stroke, gagal ginjal, saya kira ini semua sering masuk ke dalam media. Gagal ginjal untuk cuci darah berdasarkan data sampai bulan Juli saja kami punya itu satu juta kali melakukan cuci darah dan pengeluarannya cukup besar," paparnya.

Karena itu, lanjut dia, memang dana 30 persen BPJS Kesehatan terserap kepada penyakit-penyakit  yang sungguh berat itu. "Jadi, ini harus kita benahi, kita kaji lagi, tadi baik dari besarnya iuran maupun juga tentunya selain yang dibayarkan oleh pemerintah, ada pekerja bukan menerima upah," ujarnya.

Nina berharap, masyarakat yang sehat agar mendaftarkan diri kepada BPJS sekarang juga dan tidak harus menunggu sakit. Sehingga, jikaterjadi ada apa-apa sudah ada payung asuransinya.

Ia mengimbau masyarakat, jangan hanya mendaftar BPJS Kesehatan kalau sudah sakit karena menjadikan biaya yang mereka bayarkan (misalnya kelas I Rp59.500), tetapi BPJS Kesehatan harus membayar pengobatan sampai Rp100 - Rp200 juta misalnya, karena pemegang kartu BPJS Kesehatan itu menderita penyakit jantung.

Namun demikian, kata Nila, pemerintah tetap komitmen agar hingga 2019 mendatang bisa seluruh warga memiliki kartu jaminan kesehatan. "Nah, ini tadi coba diurai bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi masa transisi ini untuk tahun 2015, dan tahun 2016 kita harapkan mulai turun. Mudah-mudahan kita masih bisa mengatasi masalah untuk jaminan sosial ini memakai Kartu Indonesia Sehat," terang Nina. (*)

Editor: Roelan

---