Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Inilah Modus Korupsi Proyek Fisik dan Pengadaan di Dinas Pendidikan Kepri
Oleh : Charles Sitompul
Jum'at | 27-02-2015 | 10:27 WIB
korupsi_ilustrasi.jpg Honda-Batam
Ilustrasi korupsi.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Besarnya alokasi anggaran pendidikan yang mencapai Rp 400 miliar hingga Rp 500 miliar lebih setiap tahun yang dialokasikan di APBD Provinsi Kepri, diduga menjadi "bancakan" dan korupsi yang dilakukan secara masif dan terkoordinir.

Amburadul dan tidak jelasnya program pelaksanaan pendidikan dalam meningkatkan sarana dan pras arana serta Sumber Daya Manusia (SDM) di Kepri dalam lima tahun masa kepemimpinan Duo HMS dengan Kepala Dinasnya Yatim Mustafa, membuat pelaksanaan pendidikan di Kepri hanya berhasil "di atas kertas". 

Pengelolaan dana pendidikan yang mencapai ratusan miliar rupiah lebih pada APBD setiap tahunnya 'dihiasi' dengan sejumlah modus korupsi untuk kepentingan kelompok dan golongan tertentu. 

Adapun sejumlah modus operandi korupsi di Dinas Pendidikan dilakukan dengan berbagai cara. Mulai dari perencanaan yang "amburadul", pengadaan tanpa Harga Perhitungan Sendiri  (HPS) pada setiap pengadaan seperti buku, alat peraga serta alat praktik pembelajaran siswa. 

Pelaksanaan tender yang tidak transparan dan terkesan sudah dikondisikan pada kontraktor tertentu, se‎hingga pelaksanaan lelang yang dilakukan hanya sebagai sarana seremonial belaka.‎

Dalam pelaksanaan pengadaan, kontraktor juga melakukan pengurangan item alat yang diadakan, karena sekolah yang akan mendapatkan proyek kegiatan yang akan dihibahkan dalam menunjang peningkatan SDM di sekolah itu, ditentukan oleh PPK.‎

"Hal itu terbukti, dari satu perusahan mendapat tiga sampai empat proyek pengadaan berbeda dengan alokasi dana miliaran rupiah," ujar salah seorang kontraktor yang enggan disebutkan namanya. 

Bahkan, tambah pengusaha yang mengaku pernah memasukan penawaran di Dinas Pendidikan Kepri, karena sudah ada "kongkalikong", tak jarang kontraktor pelaksana kegiatan merupakan perusahaan yang belum berpengalaman. Ada juga perusahaan yang sudah menang tender tetapi mengalihkan pekerjaannya kepada perusahaan lain. 

"Saat pelaksanaan pengadaan, PPK merupakan penentu ke sekolah mana alat tersebut dibagikan. Contohnya seperti pengadaan peralatan praktikum konversi energi alternatif untuk SMA se-Provinsi Kepri. Dari total dana Rp 2,1 milliar kontrak pengadaan, sedianya akan dapat menyediakan alat praktikum ini disalurkan ke puluhan sekolah. Namun kenyataannya, hanya 6 SMA yang dapat di Kepri," sebutnya.

Selain proyek yang sedang dibidik Kejaksaan ini, dari data yang diperoleh menyebutkan ada juga pengadaan alat peraga sains berbasis IT untuk jenjang SD, SMP dan SMA se-Provinsi Kepri dengan alokasi dana APBD Rp 2.8 miliar lebih yang dimenangkan PT BKS. 

Tetapi ke SD, SMP dan SMA mana saja alat ini dihibahkan Dinas Pendidikan, tidak jelas. Kepala Yatim Mustafa serta PPK-nya, yang berusaha dikonfirmasi dengan pelaksanaan sejumlah kegiatan yang diduga fiktif ini, belum memberikan tanggapan. 

Selain itu ada juga proyek pengadaan buku Budaya Melayu Kepulauan Riau untuk seluruh sekolah di Kepri yang dilaksanakan oleh Perusahan NJA dengan total kontrak Rp 1.397.633.000,00. 

Sekolah mana saja yang mendapatkan hibah Buku Budaya Melayu ini, PPK proyek Juritno yang dikonfirmasi BATAMTODAY.COM enggan memberikan jawaban. Sebaliknya, Jurino malah menceritakan kalau dirinya sering membantu wartawan yang sering datang dan meminta-minta ke Dinas Pendidikan Kepri.

‎Dari tanggapan sejumlah Kepala sekolah SD, SMP dan SMK/SMK di Kepri, sejumlah pengadaan buku, alat praktikum serta pra sarana lain yang diadakan Dinas Pendidikan Kepri rata-rata jarang digunaka untuk mendukung bahan ajar pendidikan yang yang dilakukan guru di sekolah. 

Pasalnya, selain kurang memahami cara penggunaan, pembagian sejumlah alat praktik itu jumlahnya juga sangat minim dan tidak lengkap, sehingga dari 30-40 siswa dalam satu kelas tidak mencukupi.

"Untuk mengatasi hal itu, siswa yang melakukan praktikum, terpaksa kita kelompokkan agar alatnya cukup" kata salah seorang guru mata pelajaran Fisika di salah satu SMA Tanjungpinang.

Editor: Dodo

Berita Lainnya

Kapolresta Tanjungpinang Ajak Warga Bukit Bestari Jaga Kondusivitas Jelang Pilkada 2024

04-10-2024 | 14:24 WIB

Pemprov Kepri Perpanjang Program Pemutihan Pajak hingga 16 November 2024

04-10-2024 | 12:04 WIB

Rapat Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Anambas Diwarnai Ketegangan

04-10-2024 | 11:24 WIB