BATAMTODAY.COM, Jakarta -Politisi PKB, Daniel Johan menyatakan DPR akan membentuk Pansus beras dan pupuk menyusul adanya dugaan kartel, mafia beras dan pupuk yang menimbulkan kesulitan dan keresahan dikalangan petani.

Melambungnya harga beras hingga naik 30 persen, mestinya menjadi peringatan pemerintah dalam menjaga kedaulatan pangan.

"Kenaikan 30 persen itu, sudah membahayakan bagi suatu negara. Bahkan, ancamannya lebih berbahaya dari nuklir. Apalagi kasus kelangkaan beras nyaris terjadi setiap tahun," kata Ketua Kelompok Komisi IV (Kapoksi) FPKB DPR RI, Daniel Djohan dalam dialektika demokrasi 'Melambungnya harga beras, siapa yang bermain?' bersama anggota Komisi VI DPR RI dari Golkar Muhammad Sarmuji dan pemerhati pertanian Jan Prince Permata di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (26/2/2015).

Terkait hal tersebut, pemerintah juga harus melakukan operasi pasar lebih  serius lagi, sekaligus menindak oknum pemerintah dan swasta untuk mengetahui kepastian jumlah ketersediaan beras.

"Jangan hanya mengandalkan pengusaha besar. Sebab, pengusaha besar itu sebagian merupakan bagian dari kartel, yang mengendalikan harga," ujarnya seraya mengatakan, Bulog harus mengandalkan Kopas, yaitu koperasi pasar dan kios-kios kecil di pasar itu tak mungkin akan menimbun beras.

Politisi Golkar, Sarmuji berpendapat, mestinya ketika harga beras itu naik sampai 10 persen, maka pemerintah langsung melakukan operasi pasar. Karena fungsi Bulog tidak berjalan, maka harga beras terus melambung. Padahal, Bulog bisa membuat outlet di pasar-pasar yang sudah memiliki jalur distribusi.

"Jadi, kita memang harus membenahi Bulog. Untuk itu, kita mendukung Pansus beras maupun pupuk yang akan dilakukan lintas komisi DPR RI nanti," ujarnya.

Menurut Prince Permata, pada prinsipnya pemerintah itu harus seperti pedagang. "Pemerintah harus hadir di sawah maupun di pasar, agar mengetahui betul kondisi yang sesungguhnya. Baik terkait stok, menjelang panen raya, harga dan sebagainya,"  katanya.

Editor : Surya