BATAMTODAY.COM, Natuna - Masyarakat Natuna menyatakan menolak rencana Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Muhammad Sani yang menyerahkan pengelolaan 55 Mmscfd gas bumi Natuna dari Sumur Gajah Baru kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kepri guna mendongkrak Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (ABPD) Kepri.

Ketua Badan Perjuangan Migas Natuna Muhammad Nazir di Ranai, Kamis (26/2/2015) mengatakan, hal itu sengaja dihembuskan oleh Sani sebagai jualan politik dalam rangka menjaring suara dalam pemilihan daerah (Pilkada) Kepri Desember 2015 mendatang.

"Kita minta DPRD dan Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Natuna menolak rencana semena-mena HM Sani yang akan maju dalam Pilgub Kepri 2015 nanti.  Kami terkejut dengan sikap dan rencana ini, apa maksud gubernur didepan menteri dan komisi VII DPR mengatakan, bahwa alokasi gas untuk PLTG dari Sumur Gajah Baru nanti akan dikelola BUMD Kepri," kata Nazir saat menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Natuna.

Menurut Nazir, Sani sama sekali tidak menganggap masyarakat dan Pemkab Natun,  memutuskan secara sepihak mengenai pengelolaan gas Sumur Gajah Baru diserahkan ke BUMD Kepri. 

"Pemerintah dan masyarajat Natuna tidak diajak duduk bersama, berembuk. Harusnya Natuna yang diutamakan dulu, baru Kepri. Kita akan ajak Pemkab dan DPRD Natuna untuk gelar demo di Jakarta dalam waktu dekat agar keputusan gubernur digagalkan. Kita ingin Natuna tidak dilecehkan," katanya.

Sedangkan Ketua P2KR Aminullah mengatakan, masyarakat Natuna selama ini sudah banyak mengalah soal pengelolaan migas dan pembagian dana bagi hasil (DBH) terhadap provinsi dan kabupaten/kota lainya di Kepri.

"Kita sudah banyak mengalah, kita berjuang minta penambahan DBH, provinsi dan kabupaten lainnya hanya ongkang-ongkang kaki. Natuna sudah berjuang berdarah-darah, tokoh-tokohnya banyak yang masuk penjara, kita sudah terus-tusan didzolimi.  Ini kita minta alokasi gas untuk membangun Natuna malah dipotong ditengah jalan untuk BUMD Kepri. Apa mau Sani?" kata Aminullah. 

Aminullah mendesak Pemkab dan DPRD Natuna segera mengambil sikap terhadap keputusan Gubernur Kepri yang menyerahkan pengelolaan  55 Mmscfd  Gas Bumi Natuna dari Sumur Gajah Baru ke BUMD Kepri. 

Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Natuna Imalko mengatakan, akan menyiapkan tim untuk menyikap keputusan Gubernur Kepri soal pengelolaan gas bumi Sumur Gajah Baru.

"Kalau BUMD Kepri yang kelola Natuna, itu memang tidak adil kita dapat ampasnya saja. Nanti  secepatnya saya akan siapkan Tm untuk menyikapai permasalahan ini, kita ikut aturan dan perundangan yang berlaku sajalah, tidak usah bermanuver politis seperti itu," kata Imalko.

Imalko mengaku telah mendapat banyak pertanyaan dari masyarakat yang mempertanyakan sikap Gubernur Kepri itu.  Ia mengungkapkan, masyarakat Natuna tidak terima apabila alokasi 55 Mmscfd gas bumi Sumur Gajah Baru, langsung diberikan ke BUMD Kepri.

"Mestinya dibelikan dulu alokasinya untuk Natuna, baru dibagi ke Batam, Tanjungpinang dan daerah lain di Kepri yang membutuhkan gas. Jangan dibalik," tegas Imalko.
 
Seperti diberitakan sebelumnya, dihadapan Menteri ESDM Sudirman Said dan ditegaskan kembali diadapan Komisi VII DPR RI  Gubernur Kepri HM Sani berencana menujuk BUMD Kepri untuk mengelola alokasi gas Natuna sebesar 65 Mmscfd yang disalurkan melalui pipa gas ke pulau pemping batam ke Batam dan Bintan, penunjukan ini untuk menambah alokasi APBD Propinsi Kepri.

Berdasarkan dari hasil rapat dengan Menteri ESDM di Batam pada tanggal 18 Februari kemarin, telah diputuskan bahwa Provinsi Kepri akan dapat merasakan gas yang berasal dari Natuna.

"Selama ini kita mendapatkan gas dari daerah lain. Dadahal Natuna itu penghasil gas,"  tegas Sani.

Nantinya akan dilakukan penyambungan pipa sepanjang 4,5 kilometer ke Pemping, Batam. Proyek yang diperkirakan memakan waktu 2 tahun ini dapat terlaksana sebagaimana yang direncanakan.

Sani menambahkan, namun dalam perjalanannya kelak pemerintah juga akan mencari opsi-opsi lain guna kelancaran dari proyek pengaliran gas dari Natuna ini.

Sani juga masih merencanakan solusi-solusi terbaik dalam penanganan pengelolahan gas ini nantinya. Pasalnya, masalah pengaliran gas ini bukan masalah main-main. Harus Ekstra hat-i-hati.

"Kami terus berupaya dalam pengolahan kedepannya agar nantinya pengolahan dan pemanfaatan gas ini mampu dijadikan sumber pemasukan bagi PAD Provinsi Kepri," kata Sani dihadaan sejumlah pewarta.

Dalam pengelolaannya, lanjut Sani, pihaknya memiliki rencana untuk menyerahkan pengelolaan ke BUMD Provinsi Kepri, untuk dikelola dan dianggarkan. Atau opsi lainnya membangun badan baru yang nantinya dapat mengelola gas Natuna.

Editor: Surya