Dana Transfer ke Daerah Rp 664,6 Triliun

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Rapat Paripurna DPR mengesahkan APBN-Perubahan 2015 sebesar Rp 1.984,1 triliun. Perubahan itu akhirnya disahkan setelah melalui serangkaian sidang yang panjang dan berjalan alot karena perbedaan pandangan anggota Dewan hingga malam hari.

"Setelah melalui serangkaian rapat intensif dan forum lobi yang telah kita lalui, sehinga asumsi makro yang kita bahas apakah dapat disahkan. Apakah dapat disetujui seluruhnya? Setuju?" tanya Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang memimpin Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Jumat malam (13/2) sambil mengetukkan palu sidang sebagai tanda persetujuan setelah mendengar jawaban peserta sidang pernyataan setuju untuk disahkan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa APBN-P yang disetujui DPR lebih rendah Rp 10,7 triliun dari Rancangan APBN-P 2015 senilai Rp 1.994,8 triliun. Penyebabnya adalah penurunan belanja pemerintah pusat menjadi sebesar Rp 1.319,5 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa naik tipis sebesar Rp 664,6 triliun.

"Penurunan defisit anggaran dari APBN-P 2015 tersebut diharapkan memberi sinyal positif bagi masyarakat, para pemangku kepentingan, dan pelaku usaha. Baik di dalam maupun di luar negeri," kata Bambang.
 
Bambang menjelaskan, asumsi makro dalam APBN-P 2015 adalah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, laju inflasi 5 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp 12.500. Selain itu, tingkat suku bunga SPN tiga bulan sebesar 6,2 persen, harga minyak mentah Indonesia 60 dolar AS per barel, lifting minyak 825 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 1,221 juta barel setara minyak per hari dan lifting migas 2,046 juta barel per hari.

"Berdasarkan asumsi yang disepakati makan pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 1.761,64 triliun. Asumsi ini terdiri dari penerimaan dalam negeri Rp 1.758,33 triliun dan penerimaan hibah Rp 3,311 triliun," katanya.

Selain itu, defisit anggaran dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 222,5 triliun atau sekitar 1,90 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Hal itu sesuai yang diusulkan dalam RAPBN-P 2015.

"Defisit yang tetap terjaga pada level yang sehat pada akhirnya kita harapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia," katanya. 

Sementara untuk belanja subsidi energi, yang dialokasikan adalah untuk elpiji Rp64,6 triliun dan listrik Rp73 triliun. Suntikan modal atau penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN ditetapkan Rp64,8 triliun.

Sementara, di sisi penerimaa negara dari perpajakan nonmigas ditargetkan Rp1.439,7 triliun. Dengan tax ratio 13,69 persen. Untuk target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) minerba ditargetkan Rp52,2 triliun, PNBP kehutanan Rp4,7 triliun, PNBP perikanan Rp578,8 miliar, PNBP Kemenkumham Rp4,26 triliun. Kemudian dividen BUMN yang ditargetkan Rp36,9 triliun.

 Editor: Surya