BATAMTODAY.COM, Jakarta-Wakil Ketua DPD RI  Farouk Muhammad meminta efektifitas belanja negara untuk pembangunan infrastruktur dalam RAPBN-Perubahan Tahun 2015 ditingkatkan.

Sebab, alokasi anggarannya sudah sangat besar, sementara penyerapan belanja infrastruktur selama ini tidak optimal atau baru sekitar 80-90 persen.

"Besarnya alokasi anggaran untuk membangun infrastruktur menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Selama ini, penyerapan belanja infrastruktur tidak pernah optimal, hanya sekitar 80-90 persen," Farouk di Jakarta, Selasa (10/2/2015).

Menurutnya,  dalam RAPBN-P 2015 belanja subsidi BBM dialihhkan untuk pembangunan infrakstrukur dari Rp 190 triliun menjadi Rp 290 triliun guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang difokuskan untukperbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian, pelabuhan, dan prasarana transportasi, serta infrastruktur ekonomi lainnya.

Disamping itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Pertanian mendapat alokasi anggaran yang besar, yakni masing-masing sekitar Rp 33 triliun, Rp 20 triliun, dan Rp 16 triliun.

"Pemerintah mesti berhati-hati dalam merancang progam pembangunan infrastruktur, karena prioritas yang mendapat dukungan pembiayaan anggaran. Apalagi, infrastruktur termasuk tiga masalah utama daya saing Indonesia bersama korupsi dan birokrasi, serta  lahan dan regulasi," katanya. 

Farouk berharap  gar pemerintah menciptakan pusat pertumbuhan baru di daerah melalui alokasi anggaran pembangunan infrastruktur di daerah yang tergolong terpencil, terluar, dan tertinggal.

Pembangunan infrastruktur konektivitas akan memudahkan keterhubungan aktivitas dan mobilitas ekonomi dan sumber daya antarwilayah, termasuk daerah yang tergolong terpencil, terluar, dan tertinggal, yang memperlancar distribusi barang dan jasa.

Karena itu,  menekankan agar RAPBNP 2015 bermanfaat untuk menjaga kesinambungan pembangunan yang menggerakkan sektor strategis ekonomi, serta memberi peluang untuk pertumbuhan ekonomi pada beberapa sektor prioritas dan kawasan prioritas.

"Sektor ;prioritas itu seperti pangan, energi, maritim dan kelautan, sedangkan kawasan prioritas seperti desa, perbatasan negara, dan kawasan timur Indonesia. Jadi ini momentum melakukan perbaikan," katanya. 

Namun ia meningatkan, agar realisasi APBN-P 2015 jangan hanya menguntungkan elit-elit tertentu, tapi harus tetap sasaran dengan kebijakan yang pro rakyat. "Kita optimisme APBP-2015 lebih bermanfaat bagi daerah, tetapi jangan sampai APBN-P 2015 hanya menguntungkan elit-elit tertentu," katanya.

Farouk menambahkan, khusus alokasi dana desa, programnya harus selaras dengan agenda membangun Indonesia dari pinggiran memperkuat desa dalam kerangka negara kesatuan. Maka, Pemerintah harus mempersiapkan program yang matang, terutama kesiapan aparatur dan masyarakat.

"Daerah-daerah itu harus mendapat prioritas pembangunan infrastruktur agar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru," katanya. 

Editor : Surya