BATAMTODAY.COM, Jakarta -Senator Haripinto Tanuwidjaja mengungkapkan, bahwa Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Muhammad Sani sangat peduli terhadap masalah kelistrikan di Kepri, khususnya di Natuna dan Anambas.

"Tidak benar, kalau Pak Sani tidak peduli soal listrik di Natuna, setahu saya beliau sangat peduli. Gubernur telah mengusulkan sejumlah proyek pembangunan listrik untuk menambah daya, dan sama kita teruskan ke Bappenas," kata Haripinto di Jakarta, Kamis (29/1/2015).

Menurut Haripinto, peresmian proyek interkoneksi listrik Pulau Batam dan Pulau Bintan melalui jaringan 150 KV menggunakan kabel bawah laut dengan nilai investasi Rp 475 miliar, adalah satu usulan Gubernur Kepri yang disampaikan DPD, dan diteruskan ke Bappenas untuk menjadi program RPJM 2015-2019 pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

"Jadi memang masalah kelistrikan untuk pulau-pulau kecil sangat memprihantikan, apalagi kepri khususnya Natuna dan Anambas salah satu penghasil dan pengekspor migas terbesar di Indonesia, mungkin di dunia. Proyek interkoneksi listrik Batam- Bintan menggunakan kabel bawah laut, salah satu program diusulkan Gubernur melalui Bappeda ke DPD RI," katanya.

Selain inerkoneksi listik Batam-Bintan melalui jaringan kabel bawah laut, untuk wilayah Kepri, PLN akan membangun sejumlah pembangkit di antaranya di Tanjung Batu (15 MW selesai 2016), Karimun (40 MW 2016) Natuna (25 MW sebelum 2019 dan 25 MW selesai 2021) di Tanjungpinang (30 MW selesai 2018) dan Dabo Lingga 2X16 MW.

Namun DPD RI sendiri, kata Haripinto, mengusulkan pembangunan pembakit listrik baru menggunakan mesin gas, karena gas di Kepri sangat melimpah yang bisa diambil dari pipa ekspor gas Natuna ke Singapura, selain pipa gas dari Jambi dan Sumatera Selatan. 

Untuk Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga, lanjutnya, DPD pembangunan Pusat Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) dengan nilai investasi Rp 1,2 triliun. 

"Gasnya tidak perlu ngambil jauh-jauh dari Batam di tarik lagi ke Natuna. Kasih aja sambungan T-nya ujungnya di Natuna, pipa gas yang diekspor ke Singapura," kata Haripinto, kata Anggota DPD RI asal Kepri ini.

Anggota Komite IV DPD RI ini menilai, pembangunan pembangkit listrik di Natuna mendesak dilakukan, kebutuhan listrik di wilayah kepulauan juga harus dipenuhi pemerintah, karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat sepertinya air.

"Pembangunan listrik di daerah kepuluan seperti di Natuna dan wilayah Kepri lainnya memang tidak menguntungkan, karena daerahnya sangat sulit dan membutuhkan biaya besar. Tetapi masyarakat di kepulauan juga berhak mendapatkan listrik, kalaupun dialiri listrik seperti minum obat saja, mati tiga kali sehari," katanya.

PLN, kata Haripinto, sudah mengatakan, bahwa ratio elektrifikasi di Indonesia yang dicanangnya hanya sekitar 96 %, bukan 100 %. Ia menduga empat persen lagi adalah daerah kepulauan seperti Natuna dan daerah di Kepri lainnya, yang belum dialiri listrik.

"Karena Kepri itu ada gas, gasnya di Natuna. Maka kita akan mendorong pembangunan listrik dengan mesin gas. Gasnya juga dibuat pembangkit listrik, jangan di eskspor ke Singapura saja," katanya.

Haripinto memahami langkah Pemerintah Provinsi Kepri yang dinilai lamban dalam mencari solusi masalah kelistrikan, karena kewenangan pemerintah daerah memang terbatas.

"Saya kira Pak Sani (Gubernur Kepri) serius agar memperhatikan ketersambungan, tapi kewenangan pemerintah daerah soal listrik terbatas. Listrik memang masalah di Kepri," katanya.

Karena itu, berharap agar PLN tidak memperhatikan keuntungan semata dalam pembangunan pembangkit listrik, tetapi juga harus melihat hak masyarakat mendapat kebutuhan listrik yang sudah menjadi kebutuhan dasar.

Anggota Komite IV DPD RI ini mengatakan, sudah menyampaikan beberapa usulan pembangunan pembangkit baru di Kepri dengan tenaga gas kepada Bappenas.

"Di Batam saat ini dibangun kostruksi baru untuk pembangkit listrik tenaga gas, gasnya diambil dari pipa gas ekspor Singapura. Kalau yang sekarang gasnya masih diambil dari Jambi dan Sumatera Selatan," katanya.

Nantinya, Batam nantinya listriknya dialirkan ke Bintan melalui kabel bawa laut. Namun, di Bintan sendiri nanti akan dibangun PLTMG 2x3 MW di Bintan dengan gas CNG untuk memenuhi kebutuhan listrik di Bintan dan Tanjungpinang dengan anggaran Rp 300 miliar.

"Di Karimun juga akan dibangun PLTGM 2x3 MW dengan anggaran Rp 300 miliar. Sedangkan pembangunan PLTMG dengan gas LNG di Natuna, Anambas dan Lingga dianggarkan Rp 1,2 Triliun," tandas Haripinto.

Editor : Surya