BATAMTODAY.COM, Batam - Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan, menyampaikan, sejak era Presiden Ri, Joko Widodo, banyak kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat yang tak sampai ke daerah. Karena itu, pemerintah daerah tidak bisa mengeluarkan kebijakan sebelum ada surat resmi dari pemerintah pusat, apalagi hanya tahu dari media.

Hal itu dikatakan Dahlan menjawab pewarta mengenai perubahan ujian nasional (UN) tahun ini.  "Belum ada surat resmi dari Pak Menteri," ujar Dahlan, Senin (26/12/2015).

Menurutnya, sejak Anies Baswedan menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dirinya sebagai kepala daerah belum pernah sama sekali mendapatkan surat resmi dari Kemendikbud.

"Contohnya mengenai Kurikulum 2013. Kebijakan itu saya tidak dapat resmi dari pusat, tapi langsung ditunjukan ke kepala sekolah masing-masing," terang Dahlan.

Padahal, kata Dahlan, pendidikan ini menjadi urusan wajib pemerintah daerah dan seharusnya diajak kordinasi atau pemberitahuan lewat kepala daerah. "Bukan main langsung," ujar Dahlan. (*)

Editor: Roelan