BATAMTODAY.COM, Daiklingga - Sejumlah LSM dan organisasi kemasyarakatan (ormas) dilaporkan bakal menggelar aksi damai di gedung DPRD Kabupaten Lingga, Senin (26/1/2015) pagi. Aksi yang digelar tersebut untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan rapat antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dijadwalkan pada pagi ini.

Sejatinya, rapat tersebut akan membahas tentang permasalahan yang terjadi di APBD Kabupaten Lingga tahun anggaran 2014 dan tahun anggaran 2015 yang saat ini sedang dievaluasi oleh gubernur.

Ketua LSM BNM, Safi'i, mengatakan, pihaknya meminta kepada DPRD Kabupaten Lingga bersama TAPD melakukan pengawasan yang maksimal terhadap APBD yang telah disahkan dan saat ini sedang dievaluasi Gubernur Kepri. Hal ini untuk menjamin agar tidak terjadi defisit anggaran pada tahun 2015 ini.

"Kita minta Gubernur Kepri yang melakukan evaluasi dan DPRD Lingga khususnya harus melakukan perhatian khusus pada aspek struktur anggaran, apakah APBD Lingga tahun 2015 ini yang sebesar Rp905 miliar tersebut memiliki dasar yang benar sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur, sebagai pedoman dalam penyusunan APBD," terang Syafi'i.

"Jangan nantinya ada SKPD yang besar pasar pasak daripada tiang, atau besar belanjanya daripada pendapatan," imbuhnya.

Sementara aktivis DPD Limbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Lingga, Yudi Saputra, menyampaikan, pada jika eksekutif tidak hati-hati me-review APBD, maka bukan tidak mungkin defisit yang terjadi pada tahun anggaran 2014 lalu akan kembali terjadi di tahun anggaran 2015.

"Jadi, kita sangat mengharapkan agar hearing ini tidak hanya kepentingan politik semata, namun benar-benar untuk kepentingan bersama," katanya.

"Khususnya pada saat review APBD Kabupaten Lingga tahun 2015 yang telah disetujui kawan-kawan di DPRD, kita sangat mengharapkan gubernur melakukan evaluasi dari berbagai aspek, administrasi, legalitas, kebijakan dan aspek struktur anggaran, sehingga defisit tidak kembali terjadi," imbuhnya.

Sedangkan Ketua Pemuda Pancasila (PP) Lingga, Arman Arsyad, berharap Pemerintah Kabupaten Lingga diminta bekerja lebih professional. "Pemerintah Kabupaten Lingga juga kita ingatkan, jangan lagi mempercayai calo-calo anggaran dari pusat yang katanya dapat menjamin mulusnya program pusat ke daerah tapi pada kenyataannya nihil. Apalagi pemerintahan yang baru ini sedang melakukan pemantapan terhadap pengawasan program, penganggaran dan pelaksanaan program di daerah," terang Arman. (*)

Editor: Roelan