Jakarta, batamtoday - Seluruh pelabuhan perintis di Indonesia akan ditingkatkan fungsinya dalam memberikan pelayanan terhadap seluruh pengguna jasa transportasi perintis, yang menghubungkan antara satu daerah atau pulau dengan pulau lainnya agar lebih baik dan maksimal dari sebelum-sebelumnya.

Saat ini, pelabuhan perintis tersebar di berbagai daerah terutama di wilayah kepulauan Sumatera seperti Sumatera Utara, pantai Timur Sumatera, Aceh, dan beberapa pelabuhan lainnya. Begitu juga di kawasan Pulau Kalimantan yang tersebar dari Kalimantan Barat hingga Kalimantan Timur, dan juga Merauke.

Menurut rencana, pada 2011 ini akan dimulai pelaksanaan pembenahan fisik pada pelabuhan perintis di seluruh Indonesia dan untuk periode pertama ini sebanyak 44 pelabuhan yang akan direnovasi mulai dari dermaga, terminal, hingga fasilitas pendukung lainnya untuk memberikan kenyamanan dan meningkatkan keselamatan pelayaran serta kelancaran lalu lintas transportasi perintis.

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Sunaryo, usai membuka Kampanye Keselamatan pelayaran dan Hari Pelaut Sedunia di Pelabuhan Sunda kelapa, Jakarta Utara mengemukakan bahwa untuk pelaksanaannya, dianggarkan dana di kisaran Rp1-2 miliar untuk 44 pelabuhan perintis.

“Kami sudah menugaskan kepada Dirla, Dirpeng, sesuai dengan hasil rapat kerja perintis, maka pelabuhan-pelabuhan perintis harus dilakukan renovasi. Karena kalau hanya kapalnya saja yang diperbaiki namun pelabuhannya tidak, maka akan mengganggu debarkasi dan embarkasi kapal," urai Sunaryo di Jakarta, seperti dikutip dari situs Kementerian Perhubungan, Jumat, 24 Juni 2011.

Sunaryo mencontohkan salah satu pelabuhan perintis yakni di Merauke, dimana sangat rentan terjadinya pasang surut air yang bisa mencapai 6-8 meter yang akhirnya akan mengganggu lalu lintas perjalanan kapal. Untuk itu dengan adanya renovasi tersebut diharapkan pelayanan bisa lebih dimaksimalkan untuk transportasi masyarakat di pedalaman dan kepulauan.

Tak hanya itu saja, untuk seluruh pelabuhan perintis, ditegaskan Sunaryo agar membuka pelayanan angkutannya selama 24 jam untuk kebutuhan transportasi masyarakatnya dan itu harus dilaksanakan aparat setempat karena pelabuhan tersebut bukanlah pelabuhan yang dikomersilkan namun untuk kepentingan masyarakat.