Natuna Krisis Listrik sudah 6 Bulan

BATAMTODAY.COM, Natuna - Krisis listrik di wilayah Kabupaten Natuna yang terjadi beberapa bulan terakhir membuat sejumlah tokoh pemuda gerah, karena tidak adanya solusi dari PLN dalam mengatasi kekurangan daya mesin pembangkit listrik di Ranai.

 
"Problem krisis di Natuna akibat ketidakpastian quota BBM untuk mesin pembangkit di di sejumlah pulau-pulau di luar wilayah Ranai, akibatnya kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan menjadi terhambat," kata Aminullah,  Ketua Badan Perjuangan Rakyat Natuna di Jakarta, Senin (19/1/2015).

Menurut Aminullah, Bupati Natuna Ilyas Sabli dan jajarannya terlihat mengatasi krisis listrik di Natuna, sementara Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Muhammad Sani terlihat berpaku tangan dan tutup mata atas krisis listrik di Natuna. 

"Saya heran setiap saya membaca berita media terbitan Kepri, Gubernur HM Sani hanya membahas krisis listrik dan solusi mengatasinya untuk Tanjungpinang, Bintan dan Karimun. Padahal Natuna sudah krisis listrik selama 6 bulan terakhir, tak ada tanggapan apapun dari Pak Sani," katanya.

Ia merasa Natuna dianaktirikan oleh Pemerintah Provinsi Kepri, padahal sumbangan Migas untuk pusat dan daerah sangat besar. "

Pak Sani tak peduli dengan Natuna, apa Natuna itu anak tiri ya," kata Aminullah balik bertanya. 

Berdasarkan data dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Natuna menyebutkan, jika jika Natuna membutuhkan tambahan daya sedikitnya 7 MW lagi di tahun 2015, diluar yang sudah ada selama ini sebesar 5,2 MW.

"Kebutuhan 7 MW itu digunakan untuk Kota Ranai 3 MW, dan sisanya untuk  4 kecamatan di pulau-pulau lainnya seperti Pulau Laut, Pulau Tiga, pulau Midai, Serasan dan Subi," katanya.

Sementara untuk lima tahun kedepan, ungkapnya, Natuna membutuhkan tambahan daya sebesar 25 MW, tetapi kemampun PLN saat ini hanya bisa menyediakan pasokan listrik hanya sebesar 5,2 MW yang habis digunakan untuk kebutuhan listrik di Kota Ranai saja.

"Saya mencatat Pak Sani sudah beberapa kali bertemu petinggi PLN baik dari pusat seperti Dirut PLN Nur Pamudji diakhir tahun 2014 dan beberapa kali bertemu petinggi PLN Wilayah Sumatera, terakhir Jumat lalu.  Tetapi yang dibahas hanya masalah listrik di Tanjungpinang, Bintan dan Karimun, sedangkan Natuna tidak pernah disinggung sama sekali. Ada apa dengan Pak Sani," katanya.  

Hal senada juga disampaikan Ketua Badan Perjuangan Migas Natuna (BP Migas) Muhamammad Nazir.  "Ketika Gubernur Kepri bertemu dengan Dirut PLN dan petinggi PLN wilayah Sumatera,  saya bertanya kepada bupati Natuna, wakil bupati Natuna dan ketua Natuna, apakah diundang mengikuti pertemuan tersebut. Jawabannya tidak tahu dan tidak diundang," kata Nazir.

Nazir menyesalkan sikap Sani selaku Gubernur Kepri yang dianggap tutup mata terhadap krisis listrik di Natuna. "Bupati Natuna sudah berusaha menemui petinggi PLN, tetapi hingga kini tidak digubris. Kenapa Pak Sani kok tak mau membantu Natuna ketika bertemu PLN, apa dia bukan gubernur kita juga (masyarakat Natuna, red)," katanya. 

Terkait krisis listrik di Natuna ini, lanjutnya, sejumlah tokoh pemuda akan mendesak Bupati Natuna, Ketua DPRD Natuna, dan Anggota DPRD Kepri asal Natuna untuk melakukan audensi dengan Gubernur Kepri Muhammad sani.

"Kita akan meminta penjelasan langsung tentang apa upaya pemprov Kepri dalam hal ini gubernur Kepri HM Sani terkait solusi krisis Listrik Natuna," katanya.

Tokoh masyarakat Pulau Laut, Sabay mengatakan, Gubernur Kepri selama ini hanya sekedar janji-janji dalam memenuhi kebutuhan listrik di wilayahnya, padahal Pulau Laut berbatasan langsung dengan negara tetangga Vietnam dan Thailand. 

"Pulau Laut itu pulau perbatasan yang jadi perhatian nasional. Dulu banyak sekali janji yang disampaikan untuk masyarakat Pulau Laut saat kampanye tapi tak sepenuhnya dipenuhi. Kami masyarakat Pulau Laut juga mendambakan listrik bisa hidup 24 jam agar perekonomian masyarakat bisa meningkat. Listrik hanya hidup 8 jam sehari," kata Sabay.

Sabay pun geram dengan kebijakan Sani selaku Gubernur Kepri, yang membeda-bedakan Natuna dengan daerah-daerah lain dalam pemenuhan kebutuhan listrik.

 "Apa Sani tak ingat kalau Natuna sudah menyumbang berapa untuk Kepri dari Migas Natuna. Kami memang sudah tak sepenuhnya percaya lagi dengan HM Sani," kata tokoh masyarakat Pulau Laut ini.

Secara terpisah, Bupati Natuna Ilyas Sabli, Wakil Bupati Natuna Imalko dan Ketua DPRD Natuna Yusripandi menegaskan, Pemerintah Kabupaten Natuna tidak pernah diundang Gubernur Kepri Muhammad dilibatkan dalam pembicaraan mengatasi defisit listrik di Natuna dengan para petinggi PLN. 

Editor : Surya