REI Desak Pemerintahan Jokowi Beri Insentif kepada Pengembang Hunian Murah untuk MBR

REI Desak Pemerintahan Jokowi Beri Insentif kepada Pengembang Hunian Murah untuk MBR

Oleh : Surya

Kamis | 15-01-2015 | 10:28 WIB

Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Eddy Hussy.

BATAMTODAY.COM, Jakarta- Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Eddy Hussy mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan insentif kepada para pengembang yang bersedia membangun hunian murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurutnya, hal itu untuk mendukung program pemerintah yang menargetkan membangun 1 juta hunian tahun ini berupa rumah atau rusun murah bagi MBR. Target satu juta unit hunian murah ini, juga didukung swasta atau pengembang properti yang tergabung kedalam organisasi REI.

"Pemerintah harus memberi insentif bila para pengembang bersedia membangun hunian murah bagi MBR. Pemerintah sudah cukup serius. Itu tentunya kita harap capai angka itu bisa namun harus ada terobosan. Selain masalah izin juga percepatan hal-hal yang bisa pararel untuk diberikan. Seperti pemberian IMB, bantuan pembebasan lahan, sertifikat tanah," kata Eddy pada acara diskusi perumahan di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2015).

Pembangunan rumah murah membutuhkan lahan luas namun sangat susah diperoleh di tengah kota sehingga perlu ada campur tangan pemerintah. "Bangun rumah murah perlu lahan luas. Yang mungkin ada di luar atau pinggir kota," jelasnya.

Bila hunian murah dibangun di pinggir atau di luar kota, pemerintah bisa menyediakan akses jalan hingga transportasi publik. Langkah ini penting agar mobilitas masyarakat berpenghasilan murah tidak terbebani.

"Sehingga orang yang tinggal di situ nggak terganggu ke tempat kerja," katanya.

Menurut Eddy memang perlu adanya bantuan kepada calon pembeli dari pemerintah. Perlu ada kemudahan masyarakat yang tidak bankable atau layak agar memperoleh pendanaan bank untuk bisa dapat Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

"Insentif diperlukan untuk atasi keperluan MBR yakni uang muka. Kita ada masalaah uang muka. Kedua sektor informal seperti pedagang bakso itu nggak bankable," katanya.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Mendagri Minta Pemda Libatkan Generasi Muda Kembangkan Potensi Ekonomi Kreatif

Stop Impor Beras Patut Diapresiasi, Tapi Perhitungannya Harus Akurat

Tembak Mati AKP Riyanto, Polri Pecat AKP Dadang Iskandar Secara Tidak Hormat

Jaga Stabalitas Ekonomi Daerah Jelang Pilkada Serentak 2024, Sekar Respaty Kunjungi Disperindag Kepri

FKPD Bintan Tinjau Kesiapan TPS Jelang Pilkada Serentak 2024

KPPU Sidangkan Perkara Dugaan Keterlambatan Notifikasi Akuisisi PT Aset Digital Berkat Oleh Alpha Pte Ltd

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Bintan Resort Bakal Tambah 20 Hotel dengan Kapasitas 3.000 Kamar dalam 5 Tahun

Pria Paruh Baya di Bintan Diamankan Polisi Usai Cabuli Bocah 9 Tahun

Jadi Pelangsir Solar Subsidi di Batam, Bonataon Gunakan 13 Fuel Card dengan Untung Rp 2.200 Per Liter

Polda Kepri Bongkar Markas Judi Online di Apartemen Aston Batam, Dikelola Dua Bersaudara

Insentif RT-RW di Kota Batam Cair Sebelum Pilkada, Tahap II dari Pemprov Kepri Ditahan Plt Gubernur

New Carry, Kendaraan Sukses Pemilik Bisnis Kesegaran

Indonesia Dorong Budidaya Tuna, Langkah Strategis Menuju Kesejahteraan Nelayan

Menperin Minta Apple Tingkatkan Komitmen Investasi di Indonesia, Dorong Pendirian Pabrik Lokal