BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pimpinan DPR RI mengintruksikan Alat Kelengkatan Dewan (AKD) DPR RI untuk mengkritisi APBN-Perubahan 2015 yang diajukan Pemerintah, terutama terkait kebijakan peningkatan penerimaan pajak, belanja modal untuk insfrastuktur, dan pengurangan defisit anggaran.

"Pimpinan DPR berharap Badan Anggaran (Banggar) dan komisi anggaran terkait untuk segera melakukan pembahasan paling lama satu bulan dalam masa sidang sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat (1) Tata Tertib DPR," tegas Ketua DPR RI Setya Novanto pada sidang paripurna di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (12/1).

Terkait dengan perkembangan harga minyak dunia yang belakangan terus anjlok hingga level 50 US Dollar per barel, maka ada hal penting yang harus diperhatikan dan dikoreksi dalam pembahasan RAPBN-P 2015. Pasalnya, dalam UU APBN 2015, dalam negeri masih mematok harga minyak di level 105 US Dollar per barel.

"Hal ini juga akan berpengaruh kepada menurunnya penerimaan pada sektor migas. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengupayakan optimalisasi dari pendapatan, terutama dari sektor pajak yang memang akhir-akhir ini kecenderungannya tidak mencapai target," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Republik Indonesia Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa Pemerintah menurunkan defisit anggaran dari 2,2 persen menjadi 1,9 persen di dalam RAPBN-P 2015.

"Kami  memberikan tambahan modal kepada BUMN-BUMN kita agar bisa mengerjakan proyek infrastruktur agar lebih besar," ujar  Bambang seusai menyerahkan RAPBN-P 2015 kepada Pimpinan DPR RI, Jumat (9/1/2015) lalu

Dalam RAPBN-P 2015, belanja infrastruktur meningkat tajam dari Rp 190 triliun menjadi Rp 290 triliun. Menkeu, akan ada tiga kementerian yang diberi tambahan belanja terbesar terkait infrastruktur.

"Di situ ada tiga kementerian yang akan mendapat tambahan belanja terbesar terkait infrastruktur, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Perhubungan, dan Pertanian," tambahnya.

Pembenahan struktur pembiayaan ini, kata Bambang, dilakukan dalam menyikapi kondisi pemulihan perekonomian di Amerika Serikat, yang berarti The Fed segera menyesuaikan suku bunga acuan paling lambat pada akhir 2015.

"Tingkat bunga naik diperkirakan 100 basis poin pada akhir 2015. Konsekuensinya, saya ingin mengurangi defisit untuk mengatasi ketidakpastian. Pembiayaan yang besar nantinya berasal dari domestik, tidak lagi asing, untuk mengatasi kemungkinan terjadinya 'sudden reversal'," katanya.

Target penerimaan pajak di RAPBN-P 2015  juga meningkat, yang semula Rp 1.200 triliun menjadi Rp 1.300 triliun. "Dengan pemanfaatan sumber pembiayaan domestik melalui penerbitan instrumen yang bisa mendukung peningkatan jumlah investor pasar finansial, maka kondisi pasar keuangan tidak rentan terhadap berbagai tekanan eksternal," katanya.

Data Kementerian Keuangan mencatat realisasi defisit anggaran periode 1 Januari-31 Desember 2014 telah mencapai Rp227,4 triliun atau 2,26 persen dari PDB yang sedikit lebih rendah dari target APBN Perubahan. Dan, defisit anggaran yang berada di bawah target tersebut disebabkan kelebihan pembiayaan anggaran dari penerbitan surat berharga negara serta penerimaan perpajakan pada 2014 yang tidak optimal.

Secara keseluruhan, defisit anggaran tahun 2014 berasal dari realisasi pendapatan negara Rp1.537,2 triliun atau 94 persen dari target Rp1.635,4 triliun dan belanja negara Rp1.764,6 triliun atau 94 persen dari pagu Rp1.876,9 triliun.

Editor : Surya