Mangkir Rapat Dengar Pendapat di Komisi IV DPRD

BATAMTODAY.COM, Batam - Manajemen PT Siemens Hearing Instruments Batam dinilai kurang beriktikad baik terhadap pemerintah Batam maupun buruh yang bekerja di perusahaan tersebut. Tak satu pun perwakilan dari perusahaan tersebut yang hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang diadakan Komisi IV DPRD Batam pada Rabu (7/1/2014) siang.

Akhirnya rapat yang dimulai sejak pukul 14.30 WIB itu pun belum menemukan solusi atas kejelasan status buruh di perusahaan tersebut. Apalagi PT Siemens Hearing Instruments Batam yang terletak di Jalan Beringin Lot 12, Batamindo, Mukakuning, itu telah dijual ke EQT asal Swedia.

"Hak-Hak kami sebagai pekerja seperti apa? Itu yang selalu kami tanyakan ke manajemen PT Siemens Batam, tapi tak ada kejelasan. Bahkan, beberapa kali surat kami layangkan untuk berunding tak ditanggapi," kata Desi Nuryanti, Ketua PUK FSMI PT Siemens Hearing Instruments Batam, dalam rapat itu.

Kendati belum ada perundingan atas hak-hak buruh di perusahaan tersebut, lanjut Desi, manajemen PT Siemens Hearing Instruments Batam telah mengeluarkan sembilan mesin produksi dari lokasi perusahaan. Terhitung sejak 22 Desember 2014, seluruh pekerja yang berjumlah sekitar 600 orang diliburkan tanpa alasan yang jelas.

"Awalnya dikirim SMS untuk meliburkan karyawan. Tanggal 24 Desember 2014 dipasang pengumuman di pos sekuriti penghentian operasional perusahaan, sementara hak dan status kami sebagai pekerja belum jelas," jelasnya, lagi.

Menanggapi pernyataan buruh PT Simens itu, Ketua Komisi IV DPRD Batam, Riky Indrakari, meminta perwakilan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Batam memberikan penjelasan. Sebab, persoalan yang saat ini dihadapi buruh PT Siemens tak lepas dari tugas dan fungsi Disnaker sebagai perwakilan Pemerintah Batam.

Sementara Kabid Hubungan Industrian Disnaker Batam, Sriyanto, menyampaikan, pihaknya sudah melakukan upaya mediasi antara buruh dengan manajemen PT Siemens Batam, tetapi belum ada titik temu. Sampai saat ini, informasi yang mereka dapat bahwa perusahaan tersebut benar akan dijual.

"Kami sudah lakukan upaya mediasi, tapi belum ada titik temu. Pengakuan manajemen PT Simens ada lima mesin yang sudah dikirim ke Singapura," kata Sriyanto.

Ketidakhadiran perwakilan PT Siemens dalam rapat itu membuat Komisi IV DPRD Batam tak bisa membuat kesimpulan. Setelah menutup rapat, rombongan Komisi IV melanjutkan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi PT Simens Batam sekaligus melayangkan surat panggilan kedua. (*)

Editor: Roelan