Jakarta, batamtoday - DPR meminta pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke Arab Saudi pasca hukuman pancung terhadap TKI Ruyadi pada Sabtu (18/6) lalu. Permintaan ituu akan disampaikan DPR saat Rapat Konsultasi Presiden Susilo Bambang Yudhyono di Istana Merdeka, Kamis (23/6).

“Besok ada forum konsultasi dengan Presiden, DPR akan minta pemerintah melakukan moratorium atau penghentian sementara mengiriman TKI ke Arab Saudi,"  kata Wakil Ketua DPR dari F-PDIP Pramono Anung di gedung DPR, Jakarta, Rabu( 22/6/2011).

Forum konsultasi itu akan dihadiri pimpinan DPR, pimpinan Fraksi, dan pimpinan Komisi-Komisi DPR. Pertemuan akan berlangsung di Istana Kepresidenan.

Menurut Pramono, pemerintah harus menjalankan kebijakan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi. Karena sudah menjadi keputusan paripurna DPR sebagai lembaga penyeimbang pemerintah.

“Kalau tidak dijalankan, DPR bisa melakukan langkah-langkah yang akhirnya kontraproduktif bagi semuanya,” kata mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini.

Pramono kembali menekankan bahwa tragedi yang menimpa Ruyati ini harus dicermati secara sungguh-sungguh. “Apalagi hal demikian bukan hal baru,” katanya.

Menurut Pramono, ada jaringan mafia TKI yang terus mendapat keuntungan karena eksis hingga saat ini. Bila kondisi ini tidak berubah, maka mafia-mafia TKI itu akan terus meraup untung di atas penderitaan tenaga kerja.