Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Hasil Kunjungan Kerja 17-19 Desember 2014

MPR Minta Singapura Tingkatkan Investasinya di BBK
Oleh : Surya
Senin | 22-12-2014 | 16:00 WIB
mprparlemen.jpg Honda-Batam
Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang dan delegasi saat bertemu dengan Ketua Parlemen Singapura Halima Yacob

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Oesman Sapta Odang meminta Singapura untuk meningkatkan investasinya di bidang industri untuk mengembangkan wilayah Batam, Bintan dan Karimun (BBK).


Hal itu disampaikan Oesman Sapta dalam rilisnya saat melakukan kunjungan kerja ke Parlemen dan Pemerintah Singapura pada 17-19 Desember 2014 lalu, yang ditemani beberapa Anggota MPR dari unsur DPR RI dan DPD RI.

"Kepada Parlemen Singapura Halima Yacob saya meminta Singapura untuk meningkatkan investasinya di bidang industri untuk mengembangkan wilayah Batam, Bintan dan Karimun," kata Oesman di Jakarta, Senin (22/12/2014).

Pada kesempatan itu, Oso panggilan akrab Oesman Sapta Odang,  dihadapan Parlemen Singapura juga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah menyiapkan tujuan wisata baru untuk menarik lebih banyak lagi wisatawan dari Singapura untuk mengunjungi Indonesia.

Sementara saat bertemu dengan Menteri Pembangunan Nasional Singpura Desmon Lee, Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang menyampaikan apresiasi kepada Singapura sebagai penanam modal asing terbesar di Indonesia.

"Kita mendorong Singapura untuk meningkatkan investasinya di bidang-bidang infastruktur di Indonesianya, utamanya di daerah-daerah di luar Pulau Jawa," katanya.

Menurut Oso, MPR mendukung upaya pemerintah RI dibawa pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) untuk membangun iklim investasi yang baik bagi penanaman modal asing.

"Kita menjajaki kerja sama dengan Singapura dalam proyek-proyek yang terkait dengan visi kemaritiman Indonesia, termasuk pengembangan infrastrukur seperti pembangunan deep sea ports," katanya.

Oso menambahkan, Presiden Jokowi akan memberikan jaminan terhadap investasi Singapura yang sudah ditananamkan di Indonesia karena memberi manfaat dan keuntungan kedua negara.

"Pemerintahan Presiden Jokowi tidak akan mengganggu hubungan bisnis yang sudah terbangun selama ini. Presiden Jokowi sangat mengutamakan kepentingan negara," katanya.

Sementara itu, Menteri Pembangunan Singapura Desmond Lee menjelaskan, rencana untuk memperluas Bandara Changi dan pembangunan kota di bawah tanah.

"Terkait pembangunan ini, tentu kami memerlukan pasir dan batu sangat besar dari Indonesia, tetapi pengirimannya kerap ada hambatan," kata Desmond.

Atas permasalahan ini, Oso berjanji akan membantu Singapura untuk menyampaikan kendala tersebut ke pemerintahan Jokowi. Ia menilai pasir dan batu dari Indonesia bisa dijual ke Singapura yang diambil dasar laut yang dangkal.

"Selain menguntungkan secara ekonomi pasir dan batu yang diambil dari dasar laut yang dangkal akan memperdalam laut sehingga bisa digunakan untuk lalu lintas pelayaran kedua negara," katanya.

Selain itu, Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang juga menyempatkan diri bertemu Menteri Senior Negara untuk urusan Luar Negeri dan Dalam Negeri Masagos Zulkifli. Dalam kesempatan itu, Oso menyambut baik ditandatanganinya Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura oleh Menteri Luar Negeri kedua negara, yang disaksikan oleh Presiden RI dan PM Singapura pada 3 September 2014 lalu.

Oso menegaskan, Singapura diharapkan dapat memajukan proses negosiasi penetapan batas laut wilayahnya dengan Malaysia supa dapar memulai pembahasan segmen batas laut dengan Indonesia yang perlu ditindaklanjuti (Segmen Timur 2, Bintan-South Ledge/Pedra Barnca).

Dalam pertemuan tersebut, kerjasama lain yang juga dibicarakan adalah peningkatan kerjasama hukum dalam memberantas kejahatan-kejahatan litas batas negara yang menjadi kepentingan kedua negara.

"Kita mengeluhkan sulitnya menangkap koruptor yang melarikan diri ke Singapura, karena kedua negara belum diratifikasi. Tetapi pemerintah Singapura menjawab tidak akan mempersulit pemerintah Indonesia untuk menangkap koruptor dan assetnya yang dibawa ke Singapura apabila sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap," kata Wakil Ketua MPR.

Editor : Surya