BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tanjungpinang 2015 disahkan sesuai rencana, yakni pada Senin (15/12/2014) kemarin. APBD Tahun Anggaran 2015 disahkan sebesar Rp994,25 miliar, atau turun Rp32,575 miliar dibanding APBD TA 2014 yang sebesar Rp1,32 triliun.

Kendati demikian, APBD TA 2015 meningkat Rp14,39 miliar dibandingkan dengan RAPBD yang diajukan Pemerintah Kota Tanjungpinang sebelumnya.

Sekretaris Daerah kota (Sekdako) Tanjungpinang, Riono, mengatakan, terjadinya penurunan besaran APBD 2015 dibanding APBD 2014 ini disebabkan adanya penurunan di sejumlah pos anggaran, di antaranya berupa dana bagi hasil (DBH) yang turun sebesar Rp61,5 miliar dan dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp35 miliar.

"Tapi penurunan itu cukup terbantu dengan pendapatan daerah yang mengalami kenaikan," ujarnya.

Riono menganggap penurunan itu merupakan hal yang wajar dengan adanya penurunan DBH dan DAU. Apalagi, kata dia, Tanjungpinang masih bergantung kepada dana dari pemerintah Pusat. "Jadi wajar saja kalau belanja 2015 tidak bisa disamakan dari tahun sebelumnya," tuturnya.

Dalam rapat paripurna pengesahan APBD Kota Tanjungpinang tahun 2015 tersebut, Pemko Tanjungpinang menerima berbagai masukan dari fraksi. Dalam pandangan akhir gabungan fraksi yang dibacakan Ashadi Selayar, ada beberapa hal yang menjadi catatan ekskutif (Pemko).

Pemko Tanjungpinang diharapkan dapat lebih cepat mengajukan KUA-PPAS dan juga RAPBD mengingat keterlambatan pengesahan APBD 2015 disebabkan pengajuan yang tidak sesuai jadwal.
Seyogyanya, kata Ashadi, pembahasan KUA-PPAS dilaksanakan Juli 2014, sedangkan RAPBD dibahas Oktober 2014.

Selain itu, Fraksi Gabungan DPRD juga memberikan rekomendasi agar Pemko Tanjungpinang dapat melakukan upaya serius, terencana, tepat waktu dan tepat sasaran dalam penggunaan APBD. Gabungan fraksi menilai serapan anggaran APBD tahun 2014 masih rendah, terlebih dalam hal pembangunan fisik.

"Kami harapkan ini tidak terjadi lagi," ujar Ashadi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Tanjungpinang, Ade Angga, mengatakan, masih cukup rendahnya serapan anggaran tahun 2014 ini dia sebut tidak serta merta merupakan kelalaian dari Pemko. Minimnya anggaran dia akui juga disebabkan oleh tidak maksimalnya fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD. Oleh sebab itu DPRD ke depan akan berupaya melakukan pengawasan maksimal.

"Pengawasan penggunaan anggaran akan kami lakukan secara berkala," ujarnya.

Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, dalam tanggapan akhir terkait Perda Pengesahan APBD Tanjungpinang 2015 menyampaikan, beberapa program prioritas pembangunan dalam APBD 2015 meliputi peningkatan aksebilitas dan pemerataan memperoleh kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.