Ada Pungutan Oknum Anggota Korem

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pedagang Kaki Lima (PKL) yang saat ini telah direlokasi ke Melayu Square (MS) dan Anjung Cahaya mengeluhkan adanya pungutan yang dinilai memberatkan.

Apalagi, selain dikenakan pungutan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tanjungpinang, mereka juga dimintai pungutan oleh oknum yang mangaku dari satuan TNI (Korem) berinisial Jm.

Dari pengakuan pedagang, pungutan yang diminta oleh Jm tersebut untuk uang kebersihan dan keamanan para pedagang. Banyaknya pungutan tersebut membuat pedagang gerah dan kewalahan, apalagi saat ini kondisi penjualan mereka sangat menurun drastis.

"Kawan-kawan bingung, kenapa ada 2 pungutan. Sebenarnya kami ini bernaung di bawah BUMD atau Korem?" ujar salah sat pedagang saat diwawancarai, Senin (15/12/2014) malam.

Pedagang yang enggan disebutkan namanya itu mengatakan, pungutan yang diminta oknum Korem tersebut bervariasi, mulai dari Rp7 ribu hingga Rp10 ribu per harinya kepada setiap pedagang.

"BUMD sebesar Rp16.500, dari uang itu sebenarnya sudah termasuk uang kebersihan, tapi kok diminta lagi. Sedangkan di sini jarang ada keributan, Tanjungpinang aman-aman saja," ujar pedagang tersebut.

Pedagang bandrek tersebut mengatakan, pungutan oleh oknum Korem tersebut diminta oleh sesama pedagang, namun jika tidak membayar ada ancaman bahwa pedagang harus datang ke Korem. "Datang saja ke Korem, bilang langsung kalo berani," kata kawan yang mungut itu.

Terkait maraknya pungutan tersebut, Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengatakan, PKL diharapkan tidak membayar pungutan di luar pungutan dari BUMD. "Itu ilegal, pungli itu, jangan dibayarkan lagilah. Bayar ke BUMD saja. Nanti saya suruh BUMD turun untuk cek kebenaran masalah itu," ujar Lis.

Editor: Redaksi