Gubernur Minta Tingkatkan Serapan DIPA 2015

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kepala satuan kerja, lembaga dan kepala daerah kabupaten/kota di Provinsi Kepri diharapkan dapat melaksankan seluruh kegiatan dengan baik sesuai dengan program yang sudah direncanakan, sehingga peningkatan capaian penyerahan DIPA 2015 dapat lebih ditingkatkan dari penyerapan DIPA APBN 2014 yang hanya 80 persen.

Hal itu disampaikan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), HM Sani, saat penyerahan DIPA APBN 2015 kepada 367 kepala satuan kerja, lembaga, dan kepala derah kabupaten/kota se-Kepri, di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (11/12/2014).

"Hendaknya kita dapat melaksanakan seluruh kegiatan yang sudah direncanakan sehingga dapat meningkatkan capaiaan penyerahan DIPA yang telah dialokasikan pemerintah," pesan Sani.

Sani juga mengatakan, pelaksanaan program pembangunan di Kepri hendaknya sinkron dengan program yang direncanakan sehingga saling mendukung di antara satuan kerja, lembaga dan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepri. Karena itu jika ada kendala teknis segara dapat dikoordinasikan.

"Ke depan sinkronisasi dan koordinasi pengajuaan dan pelaksanaan program pelaksanaan pembangunan di Kepri dapat ditingkatkan. Melalui penyerahan DIPA ini kita juga dituntut bekerja secara profesional dengan memperhatikan aturan yang berlaku," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara Provinsi Kepri, Didyk Choiroel, mengatakan, berdasarkan evaluasi serapan DIPA-APBN 2014, hingga Desember 2014 rata-rata baru mencapai 80 persen.

Menanggapi minimnya capaiaan penyerapan DIPA APBN 2014 tersebut, Sani mengatakan, jika hal itu terkendala dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dari kementerian dan lembaga di Pusat.

"Sehingga implementasi di daerah kedodoran dan tidak sempat melaksanakan karena terkendala dengan waktu tutup buku masa anggaran yang sudah habis," jelasnya.

Nantinya akan dilakukan rapat evaluasi atas pelaksanaan dana DIPA di satker dan lembaga lain penerima DIPA di Provinsi Kepri.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kepri, Amir Hakim Siregar, mengatakan, masih lemahnya penyerapan anggaran DIPA APBN di daerah disebabkan tidak adanya sinkronisasi penyusunan program yang mengedepankan skala prioritas tapi hanya berdasarkan pagu anggaran yang tersedia.

"Kepala daerah harusnya lebih kreatif dan serius dalam melaksanakan kegiatan yang dialokasikan dari APBN melalui pengajuan program skala prioritas, sehingga aksi borong habiskan anggaran pada triwulan IV tidak terjadi lagi," ujarnya. (*)

Editor: Roelan