BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Pemerintah Kabupaten Bintan telah mendampatkan nilai "B" pada akuntabilitas kinerja. Namun, fakta di lapangan dinilai tidak sebanding prestasi yang didapat.

"Kita menilai dibesar-besarkannya saat meraih sejumlah penghargaan, tidak lepas dari sebuah proses pencitraan. Artinya, dalam memberikan penghargaan bisa diduga sudah dipolitisir karena faktanya di lapangan justru pelayanan memang masih jauh dari maksimal," ujar Sahat Simanjuntak,
tokoh masyarakat Bintan Utara, kepada BATAMTODAY.COM, Rabu (10/12/2014).

Salah satu contoh permasalahan masuknya investor di wilayah Bintan. Walaupun penghargaan masalah pelayanan masuk dalam kategori terbaik tingkat nasional, tetapi kenyataannya di lapangan, pengurusan perizinan di Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD), justru calon investor yang datang pun tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana yang diharapkan.

" Artinya, sama saja. Jangankan hendak menjemput calon investor, investor yang datang pun tidak dilayani. Apa yang selalu dicanangkan untuk menarik investor jelas sangat jauh panggang dari api," tudingnya.

Hal yang sama disampaikan ketua Federasi Konstuksi Umum dan Informal (FKUI) SBSI Bintan, Iskandar. Menurutnya, sebelum penghargaan diberikan pihak yang memberikan penghargaan bisa melakukan kroscek ke lapangan dan tidak hanya sekadar mendengar apalagi hanya melihat laporan semata. Karena bagaimanapun yang lebih mengetahui masalah pelayanan adalah masyarakat yang bersentuhan langsung.

"Jangan sampai penghargaan yang diterima justru menjadi cemoohan bagi masyarakat. Karena apa yang raih, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di tengah masyarakat," ujarnya. (*)

Editor: Roelan