Komnas HAM Nilai Ada Pelanggaran HAM dalam Bentrok TNI-Polri di Batam

Komnas HAM Nilai Ada Pelanggaran HAM dalam Bentrok TNI-Polri di Batam

Oleh : Gabriel P. Sara

Selasa | 25-11-2014 | 15:09 WIB

Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai.

BATAMTODAY.COM, Batam - Setelah bertemu Kapolda Kepri, Brigadir Jenderal Polisi Arman Depari, rombongan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meninjau langsung Mako Brimob di kawasan Tembesi, Selasa (25/11/2014).

Di lokasi tersebut, Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai bersama rombongan melihat sejumlah tempat yang menjadi sasaran penembakan pada Rabu (19/11/2014) lalu diantaranya adalah Barak Teratai dan Mako I.

"Kita sudah melihat kerusakannya seperti apa baik properti itu sendiri, bahkan sampai adanya korban. Kita akan serahkan ke Menkopolhukam untuk mengambil keputusan, dan keputusan itu harus baik dan bersifat transparan, agar keduanya kembali menjalin keharmonisan dan damai," jelasnya.

Natalius juga menyebutkan, karena ada beberapa konteks hak asasi manusia yang terganggu saat bentrok dua institusi keamanan negara itu terjadi. Sejumlah fakta yang terpotret yakni hilangnya hak untuk hidup karena ada korban tewas, hilangnya hak atas kenyamanan karena masyarakat sekitar lokasi bentrok merasa ketakutan dan hak atas properti seiring dengan rusaknya sejumlah fasilitas negara.

"Ini sangat penting, aspek-aspek ini sangat bersangkutan, sebenarnya hal seperti ini tidak terjadi, karena ini juga sudah melanggar hak asasi manusia. Dan aspek-aspek ini merupakan hak asasi manusian yang abadi dan harus dilestarikan, jadi hal seperti ini jangan sampai terulang lagi,"ungkapnya.

Dia menegaskan, salah satu aspek yang paling penting adalah penggunaan alat senjata itu, baik oleh TNI maupun Polri karena tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, ini merupakan pelanggaran hak negara, karena dalam penggunaan senjata itu ada prinsip-prinsipnya.

"Senjata itu adalah kewenangan negara, dan senjata itu hak negara, tidak diperbolehkan difungsikan sembarangan, terkecuali berperang untuk membela negara atau menjaga kedamaian negara kita sendiri, seperti di perbatasan, perairan dan sebagainya," tegasnya

Natalius menuturkan peninjauan ini sangat penting karena pihaknya merupakan lembaga yang memiliki peran menetralisir. Dan tentunya Komnas HAM akan mencari jalan keluar terbaik untuk kembali menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan nyaman, baik kedua institusi maupun masyarakat itu sendiri.

"Mari kita sama-sama mencari jalan keluar terbaik, agar TNI dan Polri maupun masyarakan kembali pada posisi aman dan nyaman. Karena kedua institusi ini merupakan pelindung negara, serta mengamankan masyarakat yang ada di negara ini," katanya.

Usai peninjauan ini, Komnas HAM direncanakan akan bertemu dengan Danrem 033 Wira Pratama dan juga Danyon 134 Tuah Sakti untuk membicarakan insiden tersebut.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Dukungan Da'i NU Sagulung Tingkatkan Antusiasme Masyarakat Pilih Paslon NADI di Pilwako Batam

Ahmad Dahlan Pastikan Nyanyang Haris Pratamura Sosok Peduli Melayu

BRK Syariah Terima Penghargaan dari Baznas Riau Sebagai Mitra Pendukung Payroll System

Kejati Kepri Belum Terima Berkas Tahap I Kasus Polisi Gelapkan Barang Bukti Sabu

Budi Mardianto Diusulkan Isi Kursi Wakil Ketua II DPRD Batam dari PDI Perjuangan

Menatap Masa Depan, Kahforward #LangkahBerdampak Dorong Generasi Muda untuk Beraksi

8 Rumah Warga Tanjung Uban Utara Rusak Dihantam Angin Puting Beliung

Sengketa Lahan di Desa Ekang Anculai Bintan, PT BMW Diduga Rusak Tanaman Milik Warga

PT BMW Diminta Hargai Stemple Pemerintah dan tidak Arogan kepada Masyarakat

Terlibat Perkara Pencurian Uang Rp 9 Miliar, Rustam Ritonga Didakwa di PN Batam

Lahan Warga Masuk Site Plan PT GBKEK, DLHK dan DKP Kepri Bungkam

KMP Thandemand Terbakar di Perairan Tanjung Kasam Batam

Rutan Batam Musnahkan Barang Bukti Hasil Razia Blok Hunian

Korsleting Listrik Diduga Penyebab KMP Tandemand Terbakar di Perairan Batam

Operasi Pasar Gas LPG 3 Kg, Siapa Nikmati Untung Rp 3 Ribu per Tabung?