Warga Nongsa Geruduk Aktivitas Reklamasi Ilegal di Pantai Belian

Warga Nongsa Geruduk Aktivitas Reklamasi Ilegal di Pantai Belian

Oleh : Hadli

Selasa | 25-11-2014 | 14:17 WIB

Warga Nongsa saat mendatangi lokasi rekalamsi di Pantai Belian.

BATAMTODAY.COM, Batam - Puluhan warga Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, melakukan penyetopan aktivitas penimbunan pantai Belian, Kecamatan Nongsa, Selasa (25/11/2014) pukul 10.00 WIB.

Pantauan BATAMTODAY.COM di lokasi, puluhan warga yang terdiri dari Kampung Tereh, Kelembak, dan Kapling Sambau melakukan penyetopan aktivitas truk yang mengangkut tanah, dari arah laut dan darat.

Mereka menggunakan satu unit kapal pompong dan spedboat turun dari pelabuhan di Kampung Tereh besama ibu-ibu melakukan penyetopan aktivitas reklamasi itu.

Di lokasi, PT BCM yang melakukan reklamasi tidak bersedia turun menjumpai warga yang melakukan penyetopan aktivitas. Warga malah dihadapkan dengan beberapa orang oknum anggota TNI Angkatan Laut (AL).

Tokoh masyarakat Kampung Tereh, Sedar mengatakan, berhadapan dengan oknum TNI AL (Pomal,red) bukan kali pertama. Sebelumnya, awal Februari 2014 lalu, puluhan masyarakat yang melakukan protes atas aktivitas tersebut juga dihadapkan dengan oknum TNI AL.

"Pertemuan 10 bulan lalu tidak ada kesepakatan, karena tidak ada pihak perusahaan. Oknum anggota TNI AL hanya aparat utusan dari perusahaan, tidak bisa menyelesaikan persoalan. Mereka itu harusnya menjaga laut, bukan aktivitas ilegal," ujarnya.

Sementara, Yuliadi, Ketua DPC Persatuan Pemuda Tempatan (Perpat) menyebut PT BCM selaku pemilik pengalokasian lahan (PL) dari Badan Pengusahaan (BP) Batam tahun 2003, melakukan aktivitas di tahun 2014 tidak pernah menyosialisasikan kepada warga.

"Lokasi ini merupakan lokasi tangkap ikan dangkal warga Kecamatan Sambau, khususnya warga tinga kampung turun menurun warga tempatan. Dengan adanya aktivitas ini, tentu warga sudah sangat dirugikan," jelasnya.

Warga dan Yuliadi menduga, aktivitas penimbunan pantai seluas 100 hektar yang dilakukan PT Batam Center Marina (BCM) tidak mengantongi izin analisa dampak lingkungan (Amdal) dari Badan Pengendalian Lingkungan (Bapedal) Kota Batam.

"Tapi kenapa dan ada apa pihak Bapedal Batam selama ini tidak mau melakukan penyetopan aktivitas, padahal mereka (Bapedal) tahu aktivitas ini diduga tidak memiliki izin," jelasnya.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Dukungan Da'i NU Sagulung Tingkatkan Antusiasme Masyarakat Pilih Paslon NADI di Pilwako Batam

Ahmad Dahlan Pastikan Nyanyang Haris Pratamura Sosok Peduli Melayu

BRK Syariah Terima Penghargaan dari Baznas Riau Sebagai Mitra Pendukung Payroll System

Kejati Kepri Belum Terima Berkas Tahap I Kasus Polisi Gelapkan Barang Bukti Sabu

Budi Mardianto Diusulkan Isi Kursi Wakil Ketua II DPRD Batam dari PDI Perjuangan

Menatap Masa Depan, Kahforward #LangkahBerdampak Dorong Generasi Muda untuk Beraksi

8 Rumah Warga Tanjung Uban Utara Rusak Dihantam Angin Puting Beliung

Sengketa Lahan di Desa Ekang Anculai Bintan, PT BMW Diduga Rusak Tanaman Milik Warga

PT BMW Diminta Hargai Stemple Pemerintah dan tidak Arogan kepada Masyarakat

Terlibat Perkara Pencurian Uang Rp 9 Miliar, Rustam Ritonga Didakwa di PN Batam

Lahan Warga Masuk Site Plan PT GBKEK, DLHK dan DKP Kepri Bungkam

KMP Thandemand Terbakar di Perairan Tanjung Kasam Batam

Rutan Batam Musnahkan Barang Bukti Hasil Razia Blok Hunian

Korsleting Listrik Diduga Penyebab KMP Tandemand Terbakar di Perairan Batam

Operasi Pasar Gas LPG 3 Kg, Siapa Nikmati Untung Rp 3 Ribu per Tabung?