Wali Kota Batam 'Ogah' Ubah Rekomendasi UMK, Buruh Ancam Gelar Aksi Besar-besaran

Wali Kota Batam 'Ogah' Ubah Rekomendasi UMK, Buruh Ancam Gelar Aksi Besar-besaran

Oleh : Gokli Nainggolan

Kamis | 20-11-2014 | 20:45 WIB

Pertemuan Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan, dan perwakilan buruh dari FSPMI di kantor wali kota, Kamis (20/11/2014) malam. (Foto: Gokli Nainggolan/BATAMTODAY.COM)

BATAMTODAY.COM, Batam - Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan, menolak untuk mengubah revisi rekomendasi upah minimum (UMK) yang diajukan ke Gubernur Kepulauan Riau (Kepri). Menurutnya, rekomendasi itu sudah menjadi keputusan bersama Muspida Kota Batam.

"Saya tetap tidak bisa mengubah rekomendasi itu. Ini sudah keputusan saya bersama Muspida Kota Batam," kata Dahlan, dalam pertemuan dengan perwakilan serikat buruh yang juga disaksikan Kapolresta Barelang, AKBP Asep Sarifuddin, di kantor Wali Kota Batam, Kamis (20/11/2014) malam.

Sebelumnya, dalam pertemuan itu perwakilan buruh mencoba memberikan padangannya masing-masing. Mereka berharap dengan segala pandangan dan berbagai referensi itu membuat Wali Kota Batam bersedia mengubah rekomendasinya.

Perwakilan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam, Suprapto, menyatakan, UMK sebesar Rp2,6 juta yang direkomendasikan wali kota kepada gubernur sulit untuk diterima buruh. Besaran itu dinilai tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan hidup buruh sehari-hari.

Selain angka UMK, perwakilan serikat buruh juga sempat mempertanyakan dua rekomendasi yang disampaikan Wali Kota Batam kepada Gubernur Kepri. Rekomendasi pertama, wali kota membuat dua surat keputusan, antara nilai UMK dan nilai upah kelompok.

Setelah ada penolakan dari buruh yang sempat melakukan unjuk rasa dua hari lalu, Wali Kota Batam tanpa sepengetahuan serikat buruh maupun Dewan Pengupahan Kota (DPK), juga dikatakan mengirim rekeomendasi kedua kepada Gubernur Kepri.

Rekomendasi kedua itu terungkap setelah buruh melakukan pengawalan pembahasan di tingkat Dewan Pengupahan Provinsi (DPP) Kepri, yang telah menyatukan UMK dengan upah kelompok dalam satu surat keputusan.

Penjelasan perwakilan serikat buruh tetap saja tak ada artinya. Ahmad Dahlan menyatakan tak bisa untuk mengubah keputusan tersebut untuk menaikkan angka UMK sesuai tuntutan buruh sebesar Rp3,3 juta atau sama dengan beberapa kota di Pulau Jawa.

Alhasil, aliansi buruh pun mengancam akan melakukan aksi besar-besar di Kota Batam. "Dengan segala risiko, seluruh elemen buruh yang ada di Batam akan melakukan aksi besar-besaran. Wali kota sudah menutup diri," kata Suprapto kepada pewarta, usai pertemuan.

"Aksinya seperti apa itu tergantung hasil konsolidasi bersama semua serikat. Bisa jadi mogok di perusahaan dan bisa juga demo dalam skala besar. Kita lihat saja dalam waktu dekat ini," jelasnya. (*)

Editor: Roelan

TERKINI
POPULER

Lima Kader NU ke Israel, Sekjen PBNU: Dua Pilihan, Mundur atau Diberhentikan

Infrastruktur Prabowo

Begini Modus Kerja Agen-Agen Israel di Indonesia

Gubernur Ansar Serahkan Bantuan Rp 3,99 Miliar di Desa Kerandin Lingga

BI Prediksi Ekonomi 2024 Tumbuh 5,5 Persen Berkat Ekonomi Domestik

Berbagai Upaya Gubernur Ansar Mendorong Pemenuhan Layanan Kesehatan Masyarakat

Tiba di Tanjungpinang, Evi Masamba Siap Hibur Masyarakat di Acara Pelantikan BPW KKSS Kepri

Polresta Tanjungpinang Gelar Apel Pasukan Operasi Patuh Seligi 2024

Pasien Anak Tak Ditangani Dokter Hingga Lima Jam di IGD RSUD Bintan

Amsakar Achmad Dianugerahi Gelar Dato' Wira Lela Perkasa dari Kesultanan Riau-Lingga

Tipu Sejumlah Pencaker, Pria Asal Tanjunguban Diciduk Polisi

Saat Pembatasan, Tak Semua Taksi Online Boleh Gunakan Pertalite

Dua Kali Pagelaran Job Fair di Bintan Hasilkan 1.539 Loker

Kemnaker Matangkan Kerja Sama Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Persatuan Emirat Arab

Kapolri Angkat Presiden KSPSI Jadi Staf Ahli