Ratusan Buruh Batam Geruduk Kantor Gubernur Kepri

Ratusan Buruh Batam Geruduk Kantor Gubernur Kepri

Oleh : Charles Sitompul

Rabu | 19-11-2014 | 12:47 WIB

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Ratusan buruh dari berbagai serikat di Batam menggeruduk Kantor Gubernur di Dompak, Tanjungpinang, untuk mendesak Dewan Pengupahan Provinsi (DPP) Kepri mengembalikan rekomendasi Wali Kota Batam dalam penetapan UMK Batam tahun 2015, Rabu (19/11/2014).

Ratusan buruh Batam itu tiba di kantor di kantor Gubernur Kepri, Dompak, sekitar pukul 11.15 WIB dan langsung menggelar orasi di bawah pengawalan ketat aparat keamanan.

Dalam orasinya, buruh meminta â€Žagar Dewan Pengupahan Provinsi yang melakukan rapat pembahasan UMK di lantai 3 kantor gubernur, mengembalikan rekomendasi Wali Kota Batam Ahmad Dahlan dengan besaran UMK sebesar Rp2,6 juta.

"Intinya, kami datang agar DPP Kepri dapat mengembalikan rekomendasi Wali Kota Ahmad Dahlan atas penetapan UMK Batam agar diperbaiki," kata orator buruh.

Selain itu, orator bernama Handoko itu juga mengatakan, buruh menyatakan tetap menuntut kenaikan UMK Kota Batamâ€Ž 2015 sebesar Rp3,3 juta per bulan.

Hingga pukul 12.45 WIB, aksi buruh dari tiga serikat pekerja, SPSI, FSPMI serta SBSI masih bertahan dan menunggu hasil keputusan dari Dewan Pengupahan Provinsi, yang sedang melakukan rapat pembahasan di Kantor Gubernur Kepri.

Sebelumnya, atau tepatnya Selasa (18/11/2014) kemarin, ribuan buruh Batam juga sudah melakukan aksi demo di Kantor Wali Kota Batam dengan tuntutan yang sama. Ribuan buruh dari berbagai serikat itu bahkan mengancam akan melumpuhkan aktivitas industri di Kota Batam jika tuntutan mereka tak dipenuhi.

Revisi kenaikan upah minimum (UMK) 2015 terus disuarakan dalam unjuk rasa ribuan buruh di kantor Wali Kota Batam. "Sebelum tuntutan buruh terpenuhi, aktivitas industri di Kota Batam akan kami lumpuhkan," ancam Setia Tarigan, Ketua Sementara SPSBI Batam.

Rekomendasi kenaikan UMK dari Wali Kota Batam sebesar Rp2,6 juta, kata Setia, belum mengakomodir kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berimbas naiknya harga sembako dan ongkos transportasi. Angka yang layak bagi buruh paling rendah Rp2,9 juta.

"Kalau tuntutan kami tak didengar, artinya pemerintah Batam dan provinsi menginginkan Kota Batam tidak kondusif. Kami akan lakukan segala upaya agar UMK dinaikan," ancam dia lagi.

Di tempat terpisah, Ketua DPC Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Batam, Masmur Siahaan, menyatakan, buruh menuntut Gubernur Kepri, HM Sani, agar mengembalikan rekomendasi Wali Kota Batam.

Menurutnya, rekomendasi itu harus direvisi secepatnya karena tak sesuai dengan usulan buruh. "Rekomendasi Wali Kota Batam harus dikembalikan secepatnya agar direvesisi sesuai tuntutan buruh," kata dia.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Infrastruktur Prabowo

Begini Modus Kerja Agen-Agen Israel di Indonesia

Gubernur Ansar Serahkan Bantuan Rp 3,99 Miliar di Desa Kerandin Lingga

BI Prediksi Ekonomi 2024 Tumbuh 5,5 Persen Berkat Ekonomi Domestik

Berbagai Upaya Gubernur Ansar Mendorong Pemenuhan Layanan Kesehatan Masyarakat

Laporan Dicabut, Tersangka Dugaan Penipuan Jual Beli Tanah di Anambas Dibebaskan

Tiba di Tanjungpinang, Evi Masamba Siap Hibur Masyarakat di Acara Pelantikan BPW KKSS Kepri

Polresta Tanjungpinang Gelar Apel Pasukan Operasi Patuh Seligi 2024

Pasien Anak Tak Ditangani Dokter Hingga Lima Jam di IGD RSUD Bintan

Amsakar Achmad Dianugerahi Gelar Dato' Wira Lela Perkasa dari Kesultanan Riau-Lingga

Tipu Sejumlah Pencaker, Pria Asal Tanjunguban Diciduk Polisi

Saat Pembatasan, Tak Semua Taksi Online Boleh Gunakan Pertalite

Dua Kali Pagelaran Job Fair di Bintan Hasilkan 1.539 Loker

Kemnaker Matangkan Kerja Sama Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Persatuan Emirat Arab

Kapolri Angkat Presiden KSPSI Jadi Staf Ahli