Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Dalam Waktu Dekat Gelar RDP

Komisi IV Temukan Banyak Kesemrawutan Ketenagakerjaan di PLTU Tanjungkasam
Oleh : Hadli
Senin | 17-11-2014 | 17:44 WIB
pltu-tanjungkasam2.jpg Honda-Batam
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjungkasam.

BATAMTODAY.COM, Batam - Komisi IV DPRD Kota Batam dalam waktu dekat ini berencana menggelar hearing atau rapat dengar pendapat (RDP) dengan pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjungkasam terkait kesemrawutan sistem ketenagakerjaan di perusahaan tersebut.


Kesemrawutan pengelolaan ketenagakerjaan di PLTU Tanjungkasam, ditemukan Komisi IV dalam inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan pada Senin (17/11/2014) pagi tadi. "Nanti akan kita gelar hearing, karena kita banyak menemukan kesemrawutan. HRD-nya juga tidak bisa ditemui," kata Ketua Komisi IV DPRD Batam, Riky Indrakari, kepada BATAMTODAY.COM, usai pelaksanaan sidak.

Dijelaskan, dalam sidak tersebut pihaknya menmukan 112 pekerja asing asal Tiongkok yang bekerja di PLTU Tanjungkasam dari PT CHD Power Plant Operation atau CHDOC dan PT TJK Power. Namun sebanyak  8 orang tidak bisa menunjukkan dokumen bekerja di Indonesia.

Anggota Komisi IV DPRD Batam, Uba Ingan Sigalingging, bahkan mengaku heran dan terkejut dengan pengelolaan ketenagakerjaan PLTU Tanjungkasam. Apalagi PLTU dikelola oleh dua perusahaan asing, yakni  PT CHD Power Plant Operation dan PT TJK Power‎, namun tetap disubkan kepada PT Indopersada untuk pekerja lokal.

"Perusahaan kayak koboi aja, managemen tidak jelas siapa yang bertanggung jawab untuk apa. Semua tidak tau," ujarnya.

Dari laporan yang diterima pihaknya, lanjut Uba, tidak sedikit pekerja asing yang diduga ilegal dipekerjakan kedua perusahaan tersebut. "Andi (Handiyanto, Staf HRD CHDOC,red) mengaku kepada kami, pekerja Indonesia tidak mampu mengerjakan pekerjaan yang ada di PT CHD Power Plant Operation dan PT PJK Power," ujar Uba geram. 

Sementara itu, Handiyanto, Staf HRD CHDOC, mengaku senang atas kedatangan anggota DPRD Batam dari Komisi IV.

"Saya sangat senang DPRD datang ke sini, biar dari atas (pimpinan WNA atau HRD) sampai bawah ikut terlibat. Karena pernah saya mau benahi masalah tenega kerja, malah saya yang dipertanyakan 'ada apa'. Termasuk saya mau ambil data tenaga kerja asing di sini (PLTU) yang dicurigai. Tapi kalau ada masalah saya yang disuruh maju," ujarnya.

Handiyanto juga membenarkan banyaknya kesemrawutan dan ketidakjelasan pengelolaan ketenagakerjaan dan lainnya di perusahaan tersebut. Apalagi lingkungan HRD yang dipimpin warga negara asing.

Editor: Redaksi

Berita Lainnya

Kapolresta Tanjungpinang Ajak Warga Bukit Bestari Jaga Kondusivitas Jelang Pilkada 2024

04-10-2024 | 14:24 WIB

Pemprov Kepri Perpanjang Program Pemutihan Pajak hingga 16 November 2024

04-10-2024 | 12:04 WIB

Rapat Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Anambas Diwarnai Ketegangan

04-10-2024 | 11:24 WIB