Bapedal Batam Periksa Lima Penambang Pasir Ilegal di Kampung Panglong

Bapedal Batam Periksa Lima Penambang Pasir Ilegal di Kampung Panglong

Oleh : Hadli

Kamis | 13-11-2014 | 17:36 WIB

Dendi Purnomo, Kepala Bapedal Kota Batam.

BATAMTODAY.COM, Batam - Lima di antara delapan orang yang melakukan perlawanan saat petugas tim terpadu melakukan penertiban tambang pasir ilegal di Kampung Panglong, Rabu (12/11/2014) lalu, sudah dipanggil Penyidik PNS (PPNS) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapelda) Kota Batam untuk dimintai keterangan.

"Saat razia, ada perlawanan oleh massa dengan memukul petugas hingga mengalami luka memar. Kini lima di antaranya sudah menjalani pemeriksaan oleh penyidik," kata Dendi Purnomo, Kepala Bapedal Kota Batam, Kamis (13/11/2014).

Sementara tiga di antaranya lagi diduga melukai petugas saat razia yang dilakukan yang dipimpin Bapedal besama Satpol PP dan Ditpam BP Batam dengan personel berjumlah 40 orang petugas saat berhadapan dengan penambang ilegal yang jumlahnya sudah 100-an orang. Para penambang ilegal ini mengoperasikan 19 mesin penyedot berukuran besar.

Awalnya, delapan mesin pompa berhasil dinaikan dalam truk untuk disita. Namun pompa itu berhasil diturunkan paksa oleh warga yang melakukan perlawanan. "Yang berhasil disita sementara hanya truk muatan pasir ilegal," kata Dendi.

Dendi membantah adanya informasi yang menyebut petugas melakukan pemukulan terhadap para penambang ilegal yang notabene bukan warga sekitar sehingga memicu keributan. "Petugas juga tidak ada yang melakukan pemukulan. Yang ada petugas kami yang dipukul," ujar dia.

Dendi mengatakan, setelah kejadian penertiban pasir ilegal di wilayah Kampung Panglong Batubesar tersebut, pihaknya akan kembali menjadwalkan ulang razia tambang pasir liar di lokasi tersebut dan lokasi lainnya di Batam.

"Untuk hari ini belum akan dilakukan razia ulang. Kami masih fokus pemeriksaan penambang yang melawan saat razia. Razia akan dijadwalkan ulang," kata Dendi.

Ia menegaskan, pelaku penambangan pasir ilegal terancam Pasal 112 Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. "Setiap orang yang menghalang-halangi atau menggalkan tugas pengawas dan penyidik lingkungan dipidana satu tahun penjara dan denda Rp1 miliar," tegas Dendi. (*)

Editor: Roelan

TERKINI
POPULER

Peneliti BRIN Sebut Perlu Pertukaran Data Antarnegara Terkait Keamanan Pangan

Kehadiran Hilgers dan Eliano, Media China Khawatir Kalah dari Timnas Indonesia

Anwar Hasyim Lantik Dewan Pengawas BPR Tuah Karimun dan Perumda Tirta Mulia Karimun

Serap Aspirasi Warga Kampung Kolam, Rahma: Saya Akan Beri Perhatian Khusus untuk Kesejahteraan Nelayan

Polres Anambas Rutin Gelar Sosialisasi Bahaya Bullying dan Game Online di Kalangan Pelajar

Inflasi Kepri Tetap Terjaga, Kota Batam di Level 0,18 Persen

8 Rumah Warga Tanjung Uban Utara Rusak Dihantam Angin Puting Beliung

PT BMW Diminta Hargai Stemple Pemerintah dan tidak Arogan kepada Masyarakat

KMP Thandemand Terbakar di Perairan Tanjung Kasam Batam

Lahan Warga Masuk Site Plan PT GBKEK, DLHK dan DKP Kepri Bungkam

Kecelakaan Maut di Simpang Empat Sei Ladi Tanjungpinang, Satu Korban Jiwa

Sengketa Lahan PT BMW dan Warga di Ekang Anculai, Terbit Alas Hak di Atas Lahan Berstatus Hutan

Kapolresta Tanjungpinang Ajak Warga Bukit Bestari Jaga Kondusivitas Jelang Pilkada 2024

Pemprov Kepri Perpanjang Program Pemutihan Pajak hingga 16 November 2024

Rapat Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Anambas Diwarnai Ketegangan