Program Rehabilitasi RTLH di Tanjungpinang Dinilai Penuh Nepotisme

Program Rehabilitasi RTLH di Tanjungpinang Dinilai Penuh Nepotisme

Oleh : Habibi

Kamis | 13-11-2014 | 17:18 WIB

Ilustrasi.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Warga Kota Tanjungpinang mengeluhkan program bantuan rehab rumah tidak layak huni yang dinilai sarat dengan nepotisme.

Pasalnya, rumah mereka yang jelas-jelas sudah tidak layak huni dan sudah sering difoto oleh pihak kelurahan tidak pernah merasakan bantuan tersebut. Oleh karena itu, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Tanjungpinang, Surjadi berjanji akan turun mengecek hal tersebut.

Sama halnya dengan kelompok usaha bersama (KUBE), masyarakat mengeluhkan bahwa yang mendapatkan bantuan tersebebut hanya orang itu-itu saja. Selain itu banyaknya pendamping yang juga mencari keungtungan dari RTLH dan KUBE ini membuat masyarakat kesal, hanya saja takut protes dikarenakan takut ada hal-hal "aneh" yang terjadi.

"Nanti terjadi yang aneh-aneh, rumah kami tidak siaplah atau KUBE kami tidak mendapatkan bantuan lagi tahun depan, namanya juga pendamping, dia yang melaporkan ke dinas nantinya," ujar salah satu warga Kelurahan Tanjung Unggat yang tidak mau disebutkan namanya kepada BATAMTODAY.COM, Kamis (12/11/2014).

Warga tersebut mencontohkan pada tahun lalu, para pendamping banyak bermain dengan toko material bangunan dalam hal nota dan harga barang.

"Kayu yang biasanya cuma Rp35 ribu sampai Rp 40 ribu, itu sudah yang paling bagus, ini yang harga biasa Rp 25 ribu itu dihargai Rp 60 ribu sebatang, khusus untuk penerima RTLH saja, kalau dengan orang awam harga biasa. Saya tahu karena saya ngetes, saya beli dijual dengan harga biasa," ujar pria paruh baya tersebut.

"Sama halnya dengan KUBE, uang itu masuk ke rekening kelompok, jelas kelompok yang mencairkan, tapi ada pula kata pendampingnya uang sudah habis, padahal baru pencairan sekali masih ada sisa uang bantuan itu tapi katanya sudah habis tidak bisa dicairkan, bagaimana," terangnya lagi.

Warga yang BATAMTOAY.COM temui merupakan penerima manfaat dari RTLH dan KUBe tersebut memang mengakui adanya tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh pendamping. Warga mengesalkan hal tersebut, hendaknya kata mereka, Dinsos mempercayakan kepada warga, namun diawasi.

"Diawasi sebulan sekali lihat bagaimana perkembangan, kunjungi warga. Ke Jakarta, Batam daerah lain sampai tapi ke tempat warga sendiri tidak sampai, masak gitu," ujar Rafeah, salah satu warga Tanjung Unggat.

Warga meminta agar Kepala Dinsosnaker agar turun langsung dan mendengar keluhan masyarakat secara gamblang terkait hal tersebut.

"Jangan di kantor lurah, kita duduk ngopi saja di daerah kami ini," ujar warga.

Terkait hal tersebut, Kadinsosnaker Kota Tanjungpinang, Surjadi mengaku akan menurunkan tim untuk mengecek isu-isu yang berkembang dimayarakat terkait bantuan RTLH dan KUBE tersebut.

"Kita akan cek nanti untuk mencari kebenaran dari hal tersebut," ujar Surjadi.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Peneliti BRIN Sebut Perlu Pertukaran Data Antarnegara Terkait Keamanan Pangan

Kehadiran Hilgers dan Eliano, Media China Khawatir Kalah dari Timnas Indonesia

Anwar Hasyim Lantik Dewan Pengawas BPR Tuah Karimun dan Perumda Tirta Mulia Karimun

Serap Aspirasi Warga Kampung Kolam, Rahma: Saya Akan Beri Perhatian Khusus untuk Kesejahteraan Nelayan

Polres Anambas Rutin Gelar Sosialisasi Bahaya Bullying dan Game Online di Kalangan Pelajar

Inflasi Kepri Tetap Terjaga, Kota Batam di Level 0,18 Persen

8 Rumah Warga Tanjung Uban Utara Rusak Dihantam Angin Puting Beliung

PT BMW Diminta Hargai Stemple Pemerintah dan tidak Arogan kepada Masyarakat

KMP Thandemand Terbakar di Perairan Tanjung Kasam Batam

Lahan Warga Masuk Site Plan PT GBKEK, DLHK dan DKP Kepri Bungkam

Kecelakaan Maut di Simpang Empat Sei Ladi Tanjungpinang, Satu Korban Jiwa

Sengketa Lahan PT BMW dan Warga di Ekang Anculai, Terbit Alas Hak di Atas Lahan Berstatus Hutan

Kapolresta Tanjungpinang Ajak Warga Bukit Bestari Jaga Kondusivitas Jelang Pilkada 2024

Pemprov Kepri Perpanjang Program Pemutihan Pajak hingga 16 November 2024

Rapat Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Anambas Diwarnai Ketegangan