Situs Pemerintah Tak Terpelihara, Warga Lingga Kesulitan Dapatkan Informasi

Situs Pemerintah Tak Terpelihara, Warga Lingga Kesulitan Dapatkan Informasi

Oleh : Nur Jali

Kamis | 13-11-2014 | 16:54 WIB

Situs resmi pemerintah Lingga yang tidak terkelola dengan baik.

BATAMTODAY.COM, Dabosingkep - Warga Kabupaten Lingga banyak yang tidak tahu peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, karena perda tersebut sangat sulit diakses.

Meskipun dalam situs resmi Pemerintah Kabupaten Lingga di www.linggakab.go.id terdapat kolom Perda namun isi di dalamnya kosong tidak satupun perda yang ada di kolom tersebut. Pahadal hal ini sangat penting untuk diketahui publik.

Warga Dabosingkep, Priyanto membutuhkan peraturan daerah Kabupaten Lingga untuk mendukung penelitiannya mengaku kesulitan mengakses informasi tersebut. Saat dirinya membuka situs resmi kabupaten Lingga banyak kolom yang kosong di situs tersebut, bahkan akses masuk ke situs tersebut sangat sulit.

"Saya mau cari perda Lingga di internet tapi gak ada, kalau mau ke kantor setda kita harus pakai kapal lagi, dan membutuhkan biaya lagi," keluh Priyanto, Kamis (13/11/2014).

Mendapat informasi tersebut, BATAMTODAY.COM mencoba menghubungi Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Bonar Munthe. Bonar menjelaskan Peraturan daerah maupun Peraturan bupati yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten lingga dan DPRD Kabupaten Lingga dapat diakses melalui situs Jaringan jdih.kablingga.go.id, namun diakuninya tidak semua perda dipulikasikan di situs tersebut.

"Ada kita publikasikan melalui situs tapi, memang tidak semuanya karna terkendala teknis, kalau ada yang membutuhkan dapat meminta langsung ke SKPD terkait atau dapat datang langsung ke Biro Hukum Setda Lingga, akan kita kasi salinannya," Kata Bonar.

Sementara itu ketika kami menelusuri situs resmi Pemkab :ingga, di link linggakab.go.id di kolom peraturan bupati hanya tertulis kategori data peraturan bupati, demikian juga dengan kolom peraturan daerah dari ratusan perda yang pernah diterbitkan oleh Pemkab Lingga sejak terbentuknya kabupaten Lingga pada tahun 2005 hanya sekitar 79 perda yang ada, namun hanya beberapa file saja yang dapat diunduh selebihnya tidak dapat diakses.

Sebagian besar perda yang dipublikasikan hanya perda pemekaran sementara perda penting seperti tata ruang wilayah, dan beberapa perda penting lainnya tidak dicantumkan.

Mengenai Keterbukaan Informasi Publik di Lingga, juga pernah terjadi saat pembahasan APBD Perubahan oleh DPRD Lingga saat itu wartawan tidak diperbolehkan meliput kegiatan tersebut, dengan alasan rapat pembahasan tersebut berlangsung tertutup.

Padahal Komisi Informasi (KIP) saat itu mengatakan setiap pembahasan APBD harus dilakukan secara terbuka, bahkan sebelum disahkan setiap rancangan APBD dan apapun yang terkait dengan APBD harus ada uji publik sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Selama ini masyarakat tidak pernah tahu apa-apa saja anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah setempat dan proyek apa saja yang telah dilakukan, karrna untuk mendapatkan buku DPA atau Buku Lintang di DPRD itu sangat sulit dan rahasia, padahal hal itu wajib diketahui oleh masyarakat atau publik.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Peneliti BRIN Sebut Perlu Pertukaran Data Antarnegara Terkait Keamanan Pangan

Kehadiran Hilgers dan Eliano, Media China Khawatir Kalah dari Timnas Indonesia

Anwar Hasyim Lantik Dewan Pengawas BPR Tuah Karimun dan Perumda Tirta Mulia Karimun

Serap Aspirasi Warga Kampung Kolam, Rahma: Saya Akan Beri Perhatian Khusus untuk Kesejahteraan Nelayan

Polres Anambas Rutin Gelar Sosialisasi Bahaya Bullying dan Game Online di Kalangan Pelajar

Inflasi Kepri Tetap Terjaga, Kota Batam di Level 0,18 Persen

8 Rumah Warga Tanjung Uban Utara Rusak Dihantam Angin Puting Beliung

PT BMW Diminta Hargai Stemple Pemerintah dan tidak Arogan kepada Masyarakat

KMP Thandemand Terbakar di Perairan Tanjung Kasam Batam

Lahan Warga Masuk Site Plan PT GBKEK, DLHK dan DKP Kepri Bungkam

Kecelakaan Maut di Simpang Empat Sei Ladi Tanjungpinang, Satu Korban Jiwa

Sengketa Lahan PT BMW dan Warga di Ekang Anculai, Terbit Alas Hak di Atas Lahan Berstatus Hutan

Kapolresta Tanjungpinang Ajak Warga Bukit Bestari Jaga Kondusivitas Jelang Pilkada 2024

Pemprov Kepri Perpanjang Program Pemutihan Pajak hingga 16 November 2024

Rapat Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Anambas Diwarnai Ketegangan