BKPM Bintan 5 Besar Terbaik PTSP, Ternyata Isapan Jempol Belaka

BKPM Bintan 5 Besar Terbaik PTSP, Ternyata Isapan Jempol Belaka

Oleh : Harjo

Kamis | 13-11-2014 | 16:35 WIB

Kantor BPMD Bintan.

BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia menempatkan Kabupaten Bintan Provinsi Kepri sebagai 5 besar kabupaten terbaik se-Indonesia untuk penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal .

Namun hal itu, ternyata hanya sekedar isapan jempol belaka, karena kenyataannya di lapangan justru berbanding terbalik. Pada saat pengurusan masalah akan masuk perusahaan justru tidak mendapatkan respon yang positif dan terkesan diabaikan.

"Saat kita coba mengurus surat menyurat karena ada calon investor yang akan berinvestasi. Justru berkas terkesan tidak diproses, sehingga apa kekurangan tidak pernah diketahui, artinya kalau diproses pun tidak bagaimana mau lancar urusan," ungkap Wakil Sekretaris Federasi Konstruksi Umum dan Informal (FKUI) SBSI Kabupaten Bintan, Fauzi Ramadhan kepada BATAMTODAY.COM di Tanjunguban, Kamis (13/11/2014).

Penghargaan diserahkan Kepala BKPM RI Mahendra Siregar diterima oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMD) Kabupaten Bintan Hj. Mardhiah, MM mewakili Bupati Bintan, Ansar Ahmad. Ternyata tidak sesuai dengan realisasinya di lapangan, sehingga dengan harapan bisa menarik investor, justru yang datang sendiri pun pelayanannya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

"BPMPD Bintan, kami nilai kurang proaktif dalam memproses sebuah pengajuan dari calon investor. Bisa dibayangkan, investor terpaksa berkonsultasi dengan Batam atau Provinsi Kepri, baru bisa di layan. Artinya kalau di Bintan profesional, jelas tidak mungkin calon investor harus bolak-balik, karena investor akan menanamkan modalnya di Bintan," terangnya.

Ditambahkan Fauzi, yang sangat disayangkan waktu dokumen di serahkan kepada BPMPD atau BKPM, untuk di proses tidak pernah diketahui apakah dokumen tersebut di proses, sehingga bisa di ketahui apakah ada kekurangan dokumen yang di miliki. Justru setelah mendapatkan pengarahan dari BKPM Batam, oknum BKPM Bintan mempertanyakan yang tidak sewajarnya.

"Kita minta pengarahan dari BKPM Batam, justru kita disangka yang tidak-tidak oleh oknum yang ada di instansi itu. Pada hal kita minta pengarahan dari Batam, karena kita bingung harus berbuat apa terkait pengajuan yang terkesan tidak direspon oleh oknum pegawai BPMPD," tegasnya.

Fauzi menyampaikan harapannya agar pola kerja pemerintah harus bisa lebih profesional, sehingga yang seharusnya inveostor ingin masuk, menjadi kurang tertarik. Apa lagi kalau bicara pendapatan untuk negara kalau investor tertarik dari perizinan awal sajan jelas dari jaminan sudah 25 persen investasi , sementara investasi awal minimal Rp 10 miliar, baru bisa di proses.

"Artinya kalau kinerja oknum pegawai yang ada di instansi ini tidak profesional. Maka impian investor semakin banyak masuk ke Bintan, hanya sekadar mimpi. Karena bisa jadi jangankan investor mau datang, justru yang sudah ada pun akan kabur," tambahnya.

Sementara itu salah seorang pegawai BPMPD, Imal, yang coba dikonfirmasi secara terpisah, terkait adanya keluhan masyarakat yang mencoba mengurus dokumen untuk perusahaan milik asing, hingga berita ini diunggah belum memberikan jawaban secara resmi, terkait adanya keluhan tersebut.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Peneliti BRIN Sebut Perlu Pertukaran Data Antarnegara Terkait Keamanan Pangan

Kehadiran Hilgers dan Eliano, Media China Khawatir Kalah dari Timnas Indonesia

Anwar Hasyim Lantik Dewan Pengawas BPR Tuah Karimun dan Perumda Tirta Mulia Karimun

Serap Aspirasi Warga Kampung Kolam, Rahma: Saya Akan Beri Perhatian Khusus untuk Kesejahteraan Nelayan

Polres Anambas Rutin Gelar Sosialisasi Bahaya Bullying dan Game Online di Kalangan Pelajar

Inflasi Kepri Tetap Terjaga, Kota Batam di Level 0,18 Persen

8 Rumah Warga Tanjung Uban Utara Rusak Dihantam Angin Puting Beliung

PT BMW Diminta Hargai Stemple Pemerintah dan tidak Arogan kepada Masyarakat

KMP Thandemand Terbakar di Perairan Tanjung Kasam Batam

Lahan Warga Masuk Site Plan PT GBKEK, DLHK dan DKP Kepri Bungkam

Kecelakaan Maut di Simpang Empat Sei Ladi Tanjungpinang, Satu Korban Jiwa

Sengketa Lahan PT BMW dan Warga di Ekang Anculai, Terbit Alas Hak di Atas Lahan Berstatus Hutan

Kapolresta Tanjungpinang Ajak Warga Bukit Bestari Jaga Kondusivitas Jelang Pilkada 2024

Pemprov Kepri Perpanjang Program Pemutihan Pajak hingga 16 November 2024

Rapat Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Anambas Diwarnai Ketegangan