BATAMTODAY.COM, Jakarta - Jika Menteri Perumahan Rakyat sebelumnya, Djan Faridz, menargetkan menghapuskan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk rumah tapak per April 2015 mendatang, maka menteri yang baru justru akan melanjutkan program tersebut. Hal itu disebut sesuai mandat dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPU-Pera), Basuki Hadimuljono, mengatakan, kementerian akan melanjutkan program tersebut dengan beberapa pengecualian.

"Akan tetap dilanjutkan dengan beberapa catatan akan diregulasi di daerah-daerah tertentu yang memang lahannya terbatas. Hal ini sudah disetujui Pak Presiden," kata Basuki di Jakarta, Jumat (7/11/2014).

Basuki menambahkan, daerah pengecualian yang dimaksud antara lain Jakarta, Yogyakarta, dan kota metropolitan lain dan kota-kota dengan kepadatan tinggi sehingga tidak memungkinkan untuk pengembangan rumah tapak.

"Nanti akan diregulasi dengan peraturan menteri, khusus untuk Jakarta sudah pasti harus vertikal pengembangannya. Untuk Yogya juga, karena sudah mahal harga tanahnya. Jadi, kita membuat peraturan ini sesuai logika saja," imbuh dia.

Lebih lanjut Basuki juga mengatakan, melanjutkan program FLPP ini merupakan bagian dari salah satu fokus kementerian dalam satu tahun ke depan, yaitu mengurangi backlog perumahan. (*)

Sumber: rumah.com