BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, mempertanyakan transparansi pihak PLN terkait pemadaman bergilir yang rutin dilakukan dalam sepekan belakangan ini. Bahkan pada acara besar pun, seperti pawai beberapa waktu lalu, meskipun Pemko Tanjungpinang melayangkan surat permintaan agar listrik tidak dipadamkan, tetap juga dipadamkan oleh PLN sehingga pelaksanaan kegiatan terganggu.

Lis juga mempertanyakan tentang komitmen PLN yang beberapa waktu lalu mengatakan sudah menjamin bahwa mesin tersebut tidak ada kendala lagi. "Masalah mesin yang katanya. Sudah dipesan dan tinggal kirim juga tidak jelas. Transparansi PLN ini memang membinggungkan. Kemarin katanya mesin dalam ekspedisi ke sini (Tanjungpinang), nyatanya sampai sekarang gitu-gitu aja," sindir Lis.

Dia memaparkan, sampai saat ini pihak PLN tidak pernah ada koordinasi dan informasi terhadap masalah ini dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang. "Pemerintah saja tidak pernah di konfirmasinya tentang pemadaman ini, apalagi masyarakat. Saya takut, puncak kekesalan masyarakat akan muncul. nanti kan tambah repot," katanya.

Lis juga menuturkan, bahwa kekesalan berikutnya oleh masyarakat ini, jika masyarakat telat membayar tagihan PLN, PLN langsung memberikan "pinalti". Kekesalan itu juga akibat kenaikan tarif listrik yang tidak seimbang dengan pelayanan yang ditawarkan oleh pihak PLN.

"Seharusnya PLN juga harus membuat sebuah kebijakan terkait pemadaman ini, misalkan memberikan diskon. Saya rasa masyarakat juga menerima keadaan seperti itu," katanya.

"Sedangkan acara resmi seperti ini saja mati juga. Mohon maaf, saya rasa PLN memang sudah keterlaluan," ucapnya.

Lis juga menuturkan, terkait hal ini juga Pemerintah Kota Tanjungpinang sudah sering mengirimkan surat resmi kepada kantor wilayah PLN yang berada di Pekanbaru, namun tidak ada balasan. Menurutnya, ini merupakan kesalahan PLN yang mengabaikan keluhan-keluhan yang dialami seperti di kota ini.

"Allhamdulillah, kita sudah sering kirim surat tapi sampai saat ini belum ada balasannya. Kalau kirim terus tak ada balasan kan percuma. Inilah akibatnya kanwil PLN yang tidak ada di Kepri ini," katanya.

Lis juga mengatakan, Pemko Tanjungpinang tidak menuding individu yang ada di PLN terhadap masalah ini. Menurutnya, pegawai PLN sudah bekerja secara maksimal.

"Hanya saja saya lihat, top level managen PLN-nya saya rasa pikun. Sebab masalah ini adalah kebijakan dari atasannya, dan terus berulang-ulang terjadi tapi tidak ada pencegahan," ujarnya. (*)

Editor: Roelan