Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Dana Bagi Hasil Turun, PAD Tanjungpinang Tahun Depan Diproyeksi Naik 7,89 Persen
Oleh : Habibi
Sabtu | 01-11-2014 | 13:16 WIB
Walikota_Tanjungpinang,_Lis_Darmansyah_menyerahkan_berkas_KUA_PPAS_kepada_Ketua_DPRD_Tanjungpinang,_Suparno.jpg Honda-Batam
Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menyerahkan berkas KUA PPAS kepada Ketua DPRD Tanjungpinang, Suparno.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah menargetkan pendapatan daerah pada tahun depan naik Rp35,4 miliar atau 4,26 persen menjadi Rp865,82 miliar
dibanding tahun ini yang sebesar Rp830,42 miliar. Pendapatan asli daerah diestimasi meningkat 7,89 persen.

"Untuk PAD direncanakan naik sebesar Rp105,82 miliar, naik sebesar Rp7,74 miliar atau 7,89 persen dari tahun 2014 yang kita rencanakan sebesar Rp98,08 miliar," papar Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, dalam rapat paripurna penyampaian kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2015, Jumat (31/10/2014).

Lis menyampaikan, porsi PAD terhadap pendapatan daerah pada tahun rencana 2015 sebesar 12,22 persen. Alokasi ini lebih besar bila dibandingkan pada tahun 2014 sebesar 11,81 persen.

Sementara itu untuk belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp992,48 miliar yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp464,05 miliar dan belanja langsung Rp528,43 miliar. "Ini menggambarkan bahwa upaya dan kerja keras pemerintah daerah dalam mendongkrak PAD terus menunjukkan tren yang baik dan positif," terang Lis.

Kemudian, untuk belanja tidak langsung terdiri dari kebutuhan belanja pegawai untuk tahun anggaran 2015 sebesar Rp438,7 miliar. Dengan perkiraan gaji sebesar 2,5 persen, kenaikan gaji pokok PNS sebesar 6 persen dan pembiayaan untuk CPNS sebanyak 226 orang dengan perkiraan sebesar Rp12 miliar.

Kemudian belanja subsidi sebesar Rp2,88 miliar untuk penyediaan subsidi raskin tahun 2015. Selanjutnya belanja hibah sebesar Rp7 miliar, belanja bantuan sosial sebesar Rp12 miliar.

"Belanja bantuan keuangan untuk desa dan parpol sebesar Rp1,965 miliar dan belanja untuk penanggulangan bencana sebesar Rp1,5 miliar. Sedangkan untuk belanja langsung pada tahun 2015 komposisi belanja terdiri dari urusan wajib sebesar Rp498,21 miliar dan urusan pilihan sebesar Rp30,22 miliar," kata Lis.

Sementara itu alokasi untuk sektor pendidikan pada tahun 2015 sebesar Rp265,8 miliar atau 28,03 persen dari proyeksi RAPBD 2015, kesehatan Rp128,62 miliar atau 13,57 persen, serta tata laksana dan pemerintahan Rp271,28 miliar atau 28,61 persen.

Kemudian infrastrukstur, tata ruang dan lingkungan hidup ditargetkan sebesar Rp172,36 miliar atau 18,18 persen, pariwisata dan budaya ditargetkan sebesar Rp14,55 miliar atau 35,27 persen. Terakhir untuk urusan kelautan, ekonomi, dan penanaman modal ditargetkan sebesar Rp35,27 miliar atau 3,72 persen.

Usai paripurna Lis mengatakan, jika DPRD Kota Tanjungpinang dapat mengesahkan di awal bulan November ini berarti segala program yang telah disusun dapat berjalan optimal. "Jika itu bisa dilakukan, saya optimis bisa maksimal," ujar Lis.

Dikatakan juga olehnya, memang selama ini Pemerintah Kota Tanjungpinang mengalami beberapa kelemahan sehingga beberapa program tidak dapat terlaksana secara maksimal. Kelemahan tersebut kata dia lebih dikarenakan kurangnya perencanaan.

"Tapi sekarang ini kita sudah tahu di mana kelemahan-kelemahan itu. Insya Allah ke depan tidak akan ada lagi kelemahan-kelemahan tersebut," katanya.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Suparno, menyampaikan, setelah penyampaian KUA PPAS ini DPRD Kota Tanjungpinang menargetkan sekitar satu pekan hingga sepuluh hari untuk melakukan pembahasan.

"Kemudian akan dilakukan nota kesepakatan antara pemerintah dan DPRD terhadap plafon kebijakan anggaran selanjutnya baru masuk ke Perda APBD-nya," tuturnya.

Suparno juga menyampaikan, pada tahun anggaran 2015 ini memang APBD Kota Tanjungpinang mengalami penurunan. Hal itu kata dia, disebabkan karena ada dana bagi hasil dari pusat yang menurun. "Jadi APBD kita menurun bukan karena PAD-nya yang menurun tapi alokasi dana dari pusat yang menurun," tuturnya. (*)

Editor: Roelan