BATAMTODAY.COM, Batam - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Harry Azhar Azis,  mengatakan, pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan meski sejalan dengan kesejahteraan rakyat.

"Sebagai contoh, pemerintah daerah yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK selama lima tahun berturut-turut semestinya bisa berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat," kata Harry saat memberikan sambutannya dalam kunjungan kerja dan sosialisasi kinerja audit BPK, di kantor BPK Provinsi Kepri, Jumat (31/10/2014).

Ia menjelaskan, pengelolaan keuangan negara menurut UUD pasal 23e digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. "Memang ketika saya masih di DPR RI, perdebatan tentang indikator kemakmuran rayat belum selesai dibahas dengan pemerintah," kata pria kelahiran Tanjungpinang tersebut.

Adapun empat indikator kemakmuran rakyat, yakni kemiskinan, pengangguran, kesenjangan pendapatan dan indeks pembangunan manusia. Kesenjangan pendapatan dan indeks pembangunan manusia ada tiga variabel, pertama kesehatan, kecerdasan dan viskal oleh Kementrian Keuangan dan moneter oleh BI dan OJK.

"Semakin hari dengan pengelolaan daerah seharusnya, kemiskinan menurun, pengangguran menurun, ketimpangan menurun dan pembangunan manusia meningkat," tuturnya.

Ia mencontohkan, apabila laporan keuangan Pemko Batam selama lima tahun berturut-turut memperoleh WTP, maka empat indikator kemakmuran rakyat, yakni kemiskinan meski semakin berkurang, pengangguran berkurang, kesenjangan pendapatan berkurang dan indeks pembangunan manusia bertambah.

"Kalau Batam lima tahun berturut-turut peroleh WTP, angka empat indikator tidak meningkat. Pertanyaannya adalah, pemeriksaannya yang salah atau pengelolaan keuangan yang salah," kata Harry.

Sementara Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan, yang hadir dalam acara sosialisasi tersebut, mengatakan, masalah utama di Batam adalah tingginya pertumbuhan penduduk mencapai 8,2 persen per tahun atau sekitar 100 ribu penduduk per tahun.