Oleh: Alif Kamal*

SEJAK kampanye pemilihan presiden tahun 2014, kata Trisakti seakan hampir setiap saat menjadi bahan perbincangan rakyat Indonesia. Bukan apa-apa, kata Trisakti menjadi bahan jualan dari kedua calon presiden yang menjadi kontestan dalam pemilihan presiden kali ini. Dan kata Trisakti menjadi pamungkas manakala pada saat Presiden Jokowi menjadikannya sebagai inti dari pidato kenegaraan pertama beliau pada saat mengambil sumpah menjadi Presiden di forum sidang MPR.

Berdaulat secara politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya adalah tiga rangkaian kalimat yang mengandung makna besar apalagi diucapkan dalam forum besar sekelas sidang MPR dan dihadiri oleh beberapa kepala negara sahabat. Bagi Presiden Jokowi dan pemerintahannya ke depan akan terus menuai dukungan dari rakyat ketika cita-cita Trisakti di atas menjadi ruh dari jalannya pemerintahan akan tetapi akan menjadi "senjata makan tuan" ketika ruh Trisakti justru jauh dari program pemerintahan Jokowi-Jk.

Catatan yang menjadi awal evaluasi bagi Pemerintahan Jokowi-JK adalah penempatan orang-orang yang akan dipilih menjadi menteri dalam kabinet. Hal ini penting mengingat cerminan dari program pemerintahan akan terlihat dengan siapa yang akan terpilih dalam kebinet Jokowi-JK.

Karena semangat Jokowi-JK adalah semangat Trisakti maka struktur kabinetnya pun harus mencerminkan semangat Trisakti. Orang-orang yang selama ini disinyalir menjadi agen komprador neoliberal harusnya tidak masuk dalam urutan kandidat menjadi menteri.

Pesan Bung Karno: "Dalam perjuangan habis-habisan mendatangkan Indonesia Merdeka, kaum Marhaen harus menjaga agar jangan sampai nanti mereka yang kena getahnya, tetapi kaum borjuis yang memakan nangkanya", dalam artian sebagian besar rakyat Indonesia yang menaruh harapan besar dengan memilih Jokowi-JK tidak lagi hanya menjadi "pengupas nangka".

Semoga cita-cita Jokowi-JK tentang Trisakti betul-betul menjadi Trisakti, bukan malah menjadi Trisakit.