Luncurkan Buku Politik Hukum dan Integratif UMKM

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin mengusulkan pembentukan Komisi Kepresidenan yang fokus mengurus Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga semua program terkait UMKM bisa dalam satu tangan.

"Perlu dibentuk Komisi Kepresidenen yang khusus fokus mengurus soal UMKM di mana presiden harus menjadi ketua komisi dan ketua hariannya menteri UMKM atau menteri koperasi," kata Ade Komarudin saat peluncuran buku di Senayan Jakarta, Senin (29/9/2014).

Ade Komarudin meluncurkan buku 'Politik Hukum Integratif UMKM---Kebijakan Negara membuat UMKM maju dan berdaya saing' menghadirkan pembicara Menteri Koperasi/UMKM Syarief Hasan, Ketua OJK Muliaman Hadad, dan Direktur Jamkrido Diding S Anwar.

Menurut Ade, saat ini peraturan soal UMKM dan program UMKM nyaris ada di semua kementerian. Karena begitu menyebarnya perundangan-undangan dan program maka harus ada payung hukum sebagai politik hukum yang memayungi semuanya.

"Kalau politik hukumnya tak selesai, maka persoalan UMKM ini tidak akan selesai. Tapi kalau selesai soal UMKM selesailah kesejahteraan Indonesia," kata Ade.

Menurut Ade jika presiden terpilih Jokowi berkonsentrasi ke pembenahan UMKM maka Indonesia akan mencapai kesejahteraannya.

Ade menjelaskan hanya diperlukan satu payung hukum lex spesialis untuk menyatukan pasal-pasal soal UMKM yang menyebar di mana-mana. Menurut Ade, untuk menyelesaikan politik hukum terkait UMKM hanya diperlukan waktu sekitar satu tahun.

Sementara Menkop/UMKM Syarief Hasan mengatakan ada beberapa hal penting untuk meningkatkan UMKM, salah satunya dengan diperkuat akses keuangan UMKM. Selain itu, tambah Syarief, juga menyangkut daya saing UMKM. "Sekarang boleh UMKM besok atau lusa bisa menjadi pengusaha nasional," kata Syarief Hasan.

Syarief mengatakan sangat setuju adanya gagasan Ade Komarudin yang harus fokus siapa yang akan mengurus UMKM. "Saya harapkan pemerintahan akan datang memikirkan ini semua," kata Syarief.

Syarief menjelaskan saat ini ada 58,5 juta pelaku usaha UMKM. Ketua OJK Muliaman Hadad juga sepakat dengan usulan Ade Komarudin terkait pembentukan Komisi Kepresidenen yang khusus mengurus soal UMKM.

"Membuka akses permodalan atau kredit itu baru awal. Harus ada hal-hal komprehensif. Harus kita bantu infrastrukturnya," kata Muliaman.

Menurut Muliaman, untuk membantu UMKM bukan hanya melalui pembukaan akses kredit, tetapi juga harus dilindungi dengan asuransi jika kena masalah.

"Perlu ada asuransi mikro agar terlindungi, agar bencana tidak memiskinkan orang UMKM. Bagaimana kalau gagal panen bukan karena salah petani sendiri, tetapi faktor alam, cuaca, musibah dan sebagainya. Maka siapa yang akan menanggung kerugian?" kata Muliaman.

Editor : Surya