BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bintan, Jamin Hidajat, menegaskan, sebelum membahas masalah kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) semua pihak yang terlibat dalam pembahasan harus terlebih dahulu menyepakati apakah yang dibahas itu sesuai undnag-undang atau tidak.

"Itu hal yang lebih penting jika melihat ke belakang saat membahas UMK. Artinya, kalau bicara UMK tidak sesuai dengan aturan, maka pembahasan tidak akan bermakna apa-apa dan justru hanya menghabiskan energi," tegas Jamin kepada BATAMTODAY.COM di Lobam, Senin (29/9/2014).

Karena menurut Jamin, dalam menentukan angka UMK tidak semata-mata hanya berpatokan kepada kebutuhan hidup layak (KHL) yang selama ini terkesan hanya menjadi satu-satunya patokan dalam menentukan angka UMK. Selain KHL, yang harus menjadi pertimbangan di antaranya kemampuan perusahaan, tingkat inflasi, dan unsur lainnya yang selama ini terlupakan.

"Membahas UMK tidak bisa hanya berpatokan dnegan besarnya KHL, karena amsih ada unsur lainnya. Begitu juga dalam menentukan angka UMK tidak bsia hanya melihat kemampuan perusahaan yang ada di kawasan industri Bintan (KIB) Lobam dan kawasan pariwisata Lagoi (KPL). Karena masih banyak perusahaan yang justru sampai saat ini belum menerapkan UMK yang sudah ditetapkan," imbuhnya.

Jamin menegaskan, Apindo sama sekali tidak menentang naiknya UMK, tetapi harus yang sesuai dan wajar bagi perkembangan usaha yang ada di daerah. Karena, katanya, kenaikan UMK hendaknya juga diharapkan bisa membuat perusahaan tetap beroperasi.

Makanya, kata Jamin, UMK Bintan tidak cukup hanya melihat dari kondisi Lobam dan lagoi, karena masih banyak perusahaan kecil dan menengah lainnya.

"Banyaknya perusahaan yang tutup bukan semata-mata karena dampak naiknya UMK, tetapi tetap menjadi salahsatu unsur, terutama proses naiknya. Karena, masuknya investasi tidak terlepas dari kondisi daerah yang aman dan kondusif. Kalau daerah justru menjadi tempat yang menakutkan jelas harapan investasi akan masuk semakin jauh," imbuhnya.

Apa lagi tambah Jamin, selama dua tahun ini semua investor masih menunggu selesainya tahun politik yang masih berlangsung hingga benar-benar dianggap aman untuk berinvestasi. Tidak hanya itu, investor juga akan mempertimbangkan masalah kebijakan pemerintah baru tentang ekonomi di negara ini. (*)

Editor: Roelan