BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Pengembangan Kawasan Industri Bintan (KIB) di Lobam dinilai masih terkendala oleh peraturan perundang-undangan. Aturan yang satu dengan lainnya belum saling mendukung. Apalagi jika ada investor yang akan menanamkan modalnya di luar dari rencana umum tata ruang Kabupaten Bintan.

"Seharusnya untuk mempermudah investor masuk ke Bintan, peraturan tidak bisa terlalu kaku selain aturan satu dengan yang lainnya saling mendukung dan tidak justru saling bertabrakan. Kalau hal tersebut terus terjadi akan sulit untuk memberikan kepercayaan kepada investor," ujar Jamin Hidajat, Ketua Apindo Bintan, kepada BATAMTODAY.COM di Lobam, Jumat (26/9/2014).

Dia memaparkan, sejak 2014 memang belum ada satu pun investor yang menanamkan modalnya di KIB Lobam. Sementara pada tahun sebelumnya justru ada yang meninggalkan KIB Lobam. Karena itu, menurutnya, aturan yang mendukung dunia usaha harus sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan bagi para pengusaha pada saat ini. Artinya, aturan tak bisa dibuat kaku yang justru bsia menghambat perkembangan investasi.

Jamin menambahkan, Lobam nantinya akan memiliki fasilitas bandara untuk mempermudah kunjungan bagi para tamu yang akan berwisata atau kebutuhan industri. Artinya, keberadaan bandara bisa mendukung terciptanya peluang usaha baru, jasa perbengkelan atau lainnya.

Untuk dunia industri sendiri terutama di Lobam, kebutuhan setiap tahun akan berubah seiring kebutuhan dan kondisi ekonomi dunia.

"Pada saat ini Lobam sudah ada perusahaan agroindustri modern. Ke depan usaha seperti ini dimungkinkan kemajuannya akan lebih pesat mengingat pada saat ini sedang pesat-pesatnya dilakukan di negara Tiongkok dan Jepang. Belum lagi masalah pengelolaan pelabuhan, Bintan masih sangat menjanjikan. Ini semua tergantung dari kepercayaan dari investor dan kita harus bisa memberikan kepercayaan itu," imbuhnya.

Jamin menilai, agar dunia usaha di Bintan bisa lebih maju, pengusaha dan pemerintah harus sering duduk bersama. Sementara mengenai pembahasan yang menyangkut ekonomi, pihak pengusaha juga sudha seharusnya selalu dilibatkan agar pemerintah bisa mendapatkan masukan sebelum menetapkan kebijakan. Jika tidak, dikhawatirkan kebutuhan pengusaha untuk mengembangkan usaha tidak bisa diketahui secara lebih detil.

Dia mencontohkan, banyak perusahaan seperti galangan kapal di Singapura justru sudah kekurangan lahan. Nantinya pengusaha akan mencari tempat untuk mengembangkan perusahaan yang secara logika akan mencari lokasi yang tidak jauh, dan ini bisa menjadi peluang bagi Bintan.

"Itu baru masalah perkapalan, belum lagi masalah untuk budi daya ikan, butuh lahan untuk pembibitan yang selanjut untuk diekspor. Artinya, peluang sudah ada, tinggal masalah kepercayaan dan pelayanan. Walaupun untuk tahun politik seperti saat ini, memang para investor akan tetap menunggu kondisi yang benar-benar kondusif dan arah kebijakan pemerintah terutama di bidang ekonomi," tambahnya. (*)

Editor: Roelan