BATAMTODAY.COM, Jakarta -  Ketum PPP Suryadharma Ali (SDA) membenarkan, telah memecat Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kepulauan Riau (Kepri) Safrudin Aluan dan delapan Ketua DPW, serta Sekretaris DPW PPP.

Safrudin dinilai melakukan persekongkolan jahat untuk menyingkirkan SDA bersama  Sekjen PPP Romahurmuziy (Romi), Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi dan Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.

Delapan Ketua DPW PPP lain yang dipecat adalah Ketua DPW Jawa Timur, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta sekretaris DPW Bengkulu.

"Pemecatan  itu konsekuensi dari persekongkolan, saudara Romahurmuziy, Emron, dan Suharso, sehingga terjadilah peristiwa 9 September (Pemecatan SDA, red)," ujar SDA di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (25/9/2014).

SDA menegaskan, dirinya telah dipecat dua kali dari PPP. Peristiwa 9 September 2014 lalu merupakan pemecatan kedua, menyusul pemecatan pertama yakni saat 23 April dalam Mukernas di Hotel Seruni, Cisarua, Bogor.

"Kedua pemecatan itu ilegal. (Mukernas) Direkayasa, penonaktifan saya, dan diangkatnya Emron sebagai Plt Ketua Umum. Alhamdulillah, bisa digagalkan dengan islah," ujar SDA.

Sementara Sekjen PPP, Romi  telah memperoleh informasi adanya 'pemecatan' yang SDA-Saiful Tamlicha (Sekjen PPP) kepada sembilan Ketua DPW PPP. Romi menilai pemecatan para ketua dewan pimpinan wilayah (DPW) oleh Suryadharma Ali tak ada makna bagi organisasinya. Menurut Romahurmuziy, langkah Suryadharma dengan memecat kader PPP merupakan simbol serta ambisi terhadap kekuasaan.

Terkait langkah itu, kata Romi, perlu ditegaskan bahwa hal itu merupakan simbol ambisi kuasa SDA. Selain itu, menurut dia, pemecatan tersebut tidak ada makna pada legal formal dan organisatorisnya, karena surat-surat keputusan tersebut tidak memiliki landasan hukum dalam administrasi negara di Kemenkumham.

"Apa yang disebut sebagai surat keputusan itu, juga bodong berdasarkan AD/ART PPP, karena SDA telah diberhentikan pada 9 September yang lalu. Hal itu sekali lagi menunjukkan kepemimpinan yang intimidatif dan jauh dari akhlaqul karimah," ujarnya.

Romi mengatakan, pihaknya menyesalkan gaya-gaya kepemimpinan tanpa aturan yang merendahkan derajat PPP sebagai partai politik yang sarat akan sejarah.

Dengan demikian, kata Romi, pihaknya akan mengkonsolidasikan diri, dalam Rapat Pleno DPP yang digelar pada Jumat (26/9) besok. Untuk memastikan seluruh komponen DPP PPP berada dalam satu barisan gerakan moral anti kesewenang-wenangan.

Seperti diketahui, PPP  mulai membicarakan pergantian pimpinan pasca ditetapkannya Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelemneggaraan ibadah haji tahun 2012-2013. Karena itu, sebanyak 22 DPW PPP mendesak DPP PPP segera menggelar muktamar untuk menyelematkan partai.
 
Namun, DPP PPP hingga saat ini belum menentukan jadwal pelaksanaan muktamar dan bahkan tetap berpegangan pada AD/ART bahwa muktamar akan digelar pada tahun 2015. Tapi, sejumlah elite PPP diprediksi akan maju sebagai calon ketua umum pada muktamar mendatang. Salah satunya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang dijagokan untuk memegang pucuk pimpinan PPP tersebut.
 
Ketua DPW PPP Kepulauan Riau (Kepri) Safrudin Aluan misalnya, sesuai amanat Mukernas III di Bogor, Jawa Barat, maka pelaksanaan muktamar harus digelar sebulan pasca pilpres, yakni setelah pelantikan presiden pada 20 Oktober mendatang. Pelaksanaan muktamar menjadi kebutuhan dalam rangka regenerasi kepemimpinan.
 
"Kami DPW juga telah mendorong  untuk segera digelar muktamar, tapi pelaksanaanya tergantung DPP. Di Surabaya 22 DPW sudah pernah membahas masalah ini.Dan,  sosok Lukman Hakim adalah yang layak karena bersih, berintegritas, dan punya komitmen untuk membesarkan partai," tegas Safrudin. 

Sekretaris DPW PPP Sulawesi Utara Suharto (Sulut) Karim berpendapat, bahwa calon ketua umum PPP haruslah memiliki kapabilitas, integritas dan jiwa kepemimpinan yang amanah.

"Saya melihat Pak Lukman Hakim Saifuddin memenuhi kriteria itu dan memang layak layak untuk memimpin PPP," ujarnya.

Editor : Surya