Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

MPR Nilai Kesejahteraan Jamin Keutuhan NKRI

Demokrasi Belum Sejahterakan Rakyat
Oleh : Surya Irawan
Selasa | 23-09-2014 | 08:52 WIB
melani_mpr.jpg Honda-Batam
Wakil Ketua MPR RI Melani Leimena Suharli.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kesejahteraan merupakan salah satu tujuan pembangunan negara Indonesia. Karena itu, salah satu sosialisasi 4 Pilar Bangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI bertujuan menyejahterakan rakyat, dan kesejahteraan itulah yang akan menjamin keutuhan NKRI.

"Di Maluku saja daerah asal saya, ketika bertemu dengan anggota masyarakat di sana, karena jalan rayanya rusak dan lama tidak diperbaiki sudah mengancam akan berpisah dari Indonesia,"  kata Wakil Ketua MPR RI Melani Leimena Suharli, dalam dialog 'Konstelasi NKRI, 5 Tahun MPR RI' di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (22/9/2014).

Menurut Melani, sikap nasionalisme harus terus ditingkatkan dan masalah ekonomi juga tak boleh ada kesenjangan. "Begitu pula di Papua. Apalagi banyak yang memprovokasi, maka kita harus terus membangkitkan nasionalisme dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat dari Sabang sampai Merauke," tambahnya.

Dengan terus meningkatkan kesejahteraan dan membangkitkan nasionalisme kata Melani, maka pada 100 tahun ke depan Indoensia akan tetap berdiri tegak.

"Jangan seperti negara-negara di Timur Tengah, meski bahasanya sama yaitu bahasa Arab, tapi terpecah-belah dan selalu konflik. Kita ini terdiri dari 174-an bahasa daerah dan banyak etnis, namun terbukti tetap utuh dalam NKRI," tukasnya.

Ditambahkan Melani, daerah juga diharapkan tidak terus tergantung pada pemerintah pusat, tapi juga menyontoh daerah yang sukses membangun ekonomi dan wisata, seperti Batam.

"Batam berhasil membangun perekonomian dan wisata. Listrik misalnya bisa melakukan subsidi silang, sehingga bisa menyubsidi rakyat yang tidak mampu," ujarnya. 

Sedangkan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Profesor Maswadi Rauf mengkritisi semangat sosialisasi pilar negara yang dilakukan banyak instansi negara tanpa berkoordinasi. 

"Menkopolhukum bikin sosialisasi pilar negara, Mendagri juga lakukan kegiatan yang sama, dan MPR juga ditugasi tambahan tugas sosialisasi pilar-pilar negara tanpa ada koordinasi. Saya khawatir ini overlapping," kata Maswadi Rauf. 

Kegiatan sejenis tanpa koordinasi, lanjut Maswadi, akan mendorong masyarakat cepat jenuh dan bumerang. Kalau itu terjadi menurut Maswadi, pilar-pilar negara akan jadi bahan olok-olok masyarakat. "Apalagi materi sosialisasi saya lihat disusun secara sembarangan," tegasnya.

Daripada menempuh jalur sosialisasi pilar negara dalam rangka membangun rasa kebanggaan terhadap NKRI, lebih efektif jika hal itu dilakukan dengan cara memperbanyak berbagai produk barang dan jasa Indonesia yang berkualitas dan harga kompetitif serta menguasai pasar domestik. 

"Untuk menumbuhkan rasa kebangsaan, akan lebih bermanfaat jika bangsa dan negara ini memproduksi kebutuhannya sendiri dengan kualitas internasional tapi harganya kompetitif. Itu pasti menumbuhkan rasa cinta kepada negara dan bangsa," tegasnya.

Diingatkannya, percuma saja elite bangsa ini berkoar-koar tentang ideologi sementara rakyat lapar. "Terhadap MPR, saya sarankan sosialisasikan saja produk-produk kerja MPR seperti hasil amandemen UUD 45, karena jutaan rakyat Indonesia belum tahu tentang amandemen tersebut," pungkasnya.

Senada dengan Melani dan Maswadi, Wakil Ketua Kelompok DPD di MPR RI dan , Wahidin Ismail mengatakan kesejahteraan menjadi masalah utama khususnya di wilayah perbatasan Indonesia seperti di Kalimantan, Papua, Maluku, dan NTT dan daerah lainnya.  

Editor: Surya

Berita Lainnya

Bawaslu Siapkan Buku Saku untuk PTPS, Herwyn: Panduan Tindakan Cepat dan Tepat

09-10-2024 | 15:44 WIB

Kaesang Putra Jokowi Kampanye Menangkan Pasangan Rudi-Rafiq di Karimun

09-10-2024 | 08:04 WIB

Bawaslu RI Sebut Banyak Temuan Terkait Netralitas ASN di Pilkada 2024

08-10-2024 | 17:44 WIB