Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Pertamina Tanjunguban Jamin Stok BBM Aman Pasca-normalisasi Pasokan
Oleh : Harjo
Kamis | 28-08-2014 | 17:05 WIB
Guntur Mewengkang Kepala pertaina Tanjunguban.JPG Honda-Batam
Guntur Mawengkang, Operatation Head (OH) Teminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina Tanjunguban. (Foto: Harjo/BATAMTODAY.COM)

BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Stok solar di wilayah distribusi Pertamina Tanjunguban dijamin aman, meskipun Pertamina telah melakukan normalisasi pasokan mulai Selasa (26/8/2014) malam kemarin.

"Sejak adanya kebijakan tidak ada lagi pemotongan pasokan, secara otomatis semua berjalan seperti semula. Untuk pendistribusian juga tidak ada kendala apapun. Sampai sejauh ini semuanya masih aman," kata Guntur Mawengkang, Operatation Head (OH) Teminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina Tanjunguban, kepada BATAMTODAY.COM di Tanjunguban, Kamis (28/8/2014).

"Walau ada antrean di SPBU tetapi tidak separah di wilayah lain. Selain itu kendaraan yang antre tetap mendapatkan pasokan BBM," imbuhnya.

Dia kembali menjamin, pasokan untuk wilayah Kepri tetap aman meskipun tak ada pembatasan lagi. "Walaupun (pasokan) dikembalikan seperti semula, stok (solar) cukup," terangnya.

Sebagaimana diberitakan, Pertamina tidak lagi melakukan pemotongan pasokan BBM bersubsidi mulai Selasa (26/8/2014). Langkah normalisasi itu dilakukan agar tidak terjadi potensi antrean yang berkepanjangan.

Melalui siaran persnya, Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir, mengatakan, Pertamina memutuskan untuk melakukan normalisasi pasokan BBM bersubsidi kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi pemotongan pasokan baik untuk premium maupun solar. Namun demikian, penyaluran tetap akan dilakukan secara terukur dan terarah sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
 
"Terhitung mulai malam ini, penyaluran BBM bersubsidi ke SPBU dilakukan normalisasi untuk memulihkan situasi. Adapun potensi terlampauinya kuota BBM subsidi dalam APBN-P 2014 yang menjadi dasar pengaturan penyaluran sebelumnya, pemerintah akan memutuskan solusi kebijakan yang tidak akan merugikan Pertamina," jelas Ali. (*)