BATAMTODAY.COM, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus DW Martowardojo, secara resmi telah mencanangkan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT), Kamis (14/8/2014). Gerakan ini untuk mendorong kesadaran masyarakat, pelaku bisnis dan juga lembaga-lembaga pemerintah untuk menggunakan sarana pembayaran non-tunai dalam melakukan transaksi keuangan yang dinilai lebih mudah, aman dan efisien.

"GNNT ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non-tunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen non-tunai (less cash society/LCS), khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya," kata Agus melalui rilis BI.

Agus juga menyampaikan, penggunaan transaksi pembayaran berbasis elektronik yang dilakukan masyarakat Indonesia relatif masih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Sementara dengan kondisi geografi dan jumlah populasi yang cukup besar, masih terdapat potensi yang cukup besar untuk perluasan akses layanan sistem pembayaran di Indonesia.

"Untuk itu, Bank Indonesia bersama perbankan sebagai pemain utama dalam penyediaan layanan sistem pembayaran kepada masyarakat, perlu memiliki visi yang sama dan komitmen yang kuat untuk mendorong penggunaan transaksi non tunai oleh masyarakat dalam mewujudkan LCS," katanya.

Agus meyakini, melalui kerja sama antara BI, pemerintah pusat dan daerah serta pelaku industri sistem pembayaran, ke depan akan semakin banyak masyarakat yang beralih dari penggunaan instrumen tunai ke instrumen non tunai dalam aktivitas ekonominya, sehingga masyarakat non-tunai dapat diwujudkan.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, aman dan andal dengan tetap menjunjung tinggi aspek perlindungan konsumen, memperhatikan perluasan akses dan kepentingan nasional, BI akan meningkatkan elektronifikasi transaksi pembayaran dan peningkatan infrastruktur sistem pembayaran.

Karena itu BI akan menyusun sentralisasi pembayaran utility bills dan mendorong penggunaan transaksi pembayaran pemerintah secara elektronik dengan lebih aktif dan terkoordinasi. "Untuk mendukung hal ini, akan dikembangkan pula integrasi Electronic Bill Presentment System dan Integrasi Layanan Pembayaran antar jaringan pembayaran." (*)

Editor: Roelan