BATAMTODAY.COM, Jakarta - Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, menilai Indonesia telah mengalami banyak kemajuan dalam hal perkebunan sawit. Banyak sekali perusahaan sawit yang semakin mengembangkan usaha mereka, baik di lokal maupun di pasar internasional.

Kelayakan mutu kelapa sawit Indonesia juga telah terbukti dengan terealisasinya sawit Indonesia di peringkat yang cukup memuaskan di pasar internasional. Namun untuk nasib petani sawit, katanya, sampai saat ini belum juga mendapatkan kelayakan harga.

"Pesta demokrasi lima tahunan, Pemilihan Presiden tahun 2014, juga luar bisa memengaruhi harga TBS (tandan buah segar) sawit di Indonesia. Hal ini dapat disaksikan dari perubahan-perubahan harga yang semakin turun drastis setelah Pemilu 9 Juli lalu," ujar Sekjen SPKS ini melalui rilis yang diterima BATAMTODAY.COM, Rabu (23/7/2014).

Dia mencontohkan, harga TBS di beberapa daerah yang telah didata oleh SPKS setelah Pilpres, antara lain Rokan Hulu Riau sebesar Rp1.300/kg dari bulan sebelumnya Rp1.800. Di kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, sebesar Rp1.838/kg dari Rp1.880/kg.

Di Sanggau, Kalimantan Barat, harga pada bulan Juli Rp1.800/kg dari Rp1.900/kg bulan sebelumnya. Di Tanjung Jabung Barat, Jambi, harga TBS saat ini Rp1.791/kg dari Rp1.844/kg pada Juni sebelumnya. Harga yang turun drastis di Kabupaten Rokan Hulu adalah harga yang berlaku di petani mandiri yang beredar di tingkat tengkulak.
 
Dari sejumlah data di atas, para petani sawit ini mengeluhkan penurunan yang sangat drastis. Penurunan harga TBS berkisar sampai dengan Rp100/kg. Penurunan harga ini membuat para petani khawatir sawit mereka akan dijual dengan harga yang murah, padahal untuk mengembangkannya saja mereka sudah mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Sebenarnya penurunan harga TBS ini sudah diprediksi akan terjadi pada saat pemilu.
 
Sekjen SPKS Mansuetus Darto, menilai penurunan ini terkait dengan para pengusaha sawit yang ikut
bermain dalam Pilpres 2014. Begitu banyak aliran uang dari pengusaha sawit untuk diinvestasikan kepada capres tertentu. Akibatnya, petani yang harus menanggung semua permainan politik para pengusaha dengan membeli TBS dari petani yang rendah.

Hal ini sama dengan Pilpres sebelumnya, pada tahun 2009, harga pembelian TBS ke tingkat petani sangat rendah. Darto juga mengatakan, hal ini akan berlangsung hingga penutupan tahun 2014 atau hingga ongkos politik pengusaha sawit tersebut kembali.
 
Sementara Kepala Dinas Perkebunan Riau, Zulher, menilai penurunan harga ini disebabkan oleh pengaruh pelemahan harga kedelai akibat potensi lonjakan signifikan pada output kedelai AS, terpantau memberi tekanan sentiment negative kuat terhadap pergerakan harga CPO.
 
Apapun penyebabnya, Sekjen SPKS mengharapkan, seharusnya harga TBS dapat tetap stabil dan diharapkan para pengusaha sawit tidak mempermainkan harga TBS agar tidak merugikan petani sawit. Peraturan penetapan harga TBS harus segera dievaluasi pada pemerintahan baru, sehingga harga pembelian TBS tidak dipermainkan pengusaha.

Editor: Redaksi