Perlu Kerja Sama untuk Tekan Tindak Pidana Trafficking

BATAMTODAY.COM, Batam - Kementerian Luar Negeri RI menyatakan perlunya kerjasama dari berbagai pihak terkait untuk menekan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau trafficking yang akhir-akhir ini marak.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Tatang Budie Utama Razak mengatakan pihaknya setiap hari menerima laporan dari perwakilan Indonesia di luar negeri, seperti Kedutaan Besar maupun Konsulat Jenderal RI, yang menyampaikan banyaknya korban TPPO.

"Kami menerima laporan setiap hari dan langkah yang diambil adalah mengamankan korban trafficking ini kemudian mengambil langkah selanjutnya yakni proses hukum terhadap pelaku," kata Tatang di Batam, Sabtu (19/7/2014).

Karena pihaknya tak memiliki kewenangan mengambil tindakan hukum, Tatang menyampaikan Kemenlu bekerja sama dengan Kepolisian untuk mengambil langkah.

"Semakin maraknya TPPO ini kami menyadari ada persoalan yang perlu disinergikan di dalam negeri. Apakah itu TKI ataupun non-TKI, karena saat orang semakin mudah ke luar negeri tanpa memperhatikan prosedur," kata dia.

Oleh karena itu, Kemenlu merasa perlu mengampanyekan pentingnya menjadi TKI maupun bepergian ke luar negeri yang aman.

Pemerintah juga perlu memberikan pemahaman kepada publik yang ingin ke luar negeri harus siap tiga hal yakni siap secara dokumen alias tidak dipalsukan, siap keahlian agar bisa bersaing dan siap mental.

"TKI ini merupakan aset bukan komoditi. Para TKI harus menjadikan kerja di luar negeri sebagai sarana mencari modal untuk mengembangkan usaha di dalam negeri," kata Tatang.

Menurutnya, hal ini bukan masalah perlindungan semata terhadap TKI namun juga persoalan kemanusiaan dan juga harga diri bangsa.

Pemilihan Batam sebagai salah satu lokasi sasaran kampanye penyadaran publik mengenai TPPO karena kota ini merupakan salah satu pintu ke luar negeri.

Editor: Dodo

---